Wali Murid SMAN 1 Belitang II Protes Keras: Program Membatik ke Jogja Rp2,8 Juta Dinilai “Keputusan Sepihak”

Keterangan : SMAN 1 Belitang II. (Foto : Ist)

Belitang — Gelombang keberatan datang dari sejumlah orang tua dan wali murid SMA Negeri 1 Belitang II, Kabupaten OKU Timur. Rencana program Kokurikuler berupa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan agenda belajar membatik ke Yogyakarta yang dijadwalkan pada 4 hingga 9 Mei 2026 mendatang, memicu polemik panas.

Pasalnya, kebijakan yang menyasar siswa kelas 1 dan 2 tersebut dinilai diputuskan secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa melalui proses musyawarah yang transparan.

Salah satu perwakilan wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap manajemen sekolah. Menurutnya, tidak ada rapat komite maupun pertemuan formal untuk mendiskusikan urgensi kegiatan tersebut.

“Kami sangat menyayangkan sikap sekolah. Seharusnya ada rapat komite atau pertemuan formal di mana kami diajak bicara. Ini tiba-tiba sudah ada nominal yang harus dibayar, sementara kondisi ekonomi tiap wali murid berbeda-beda,” ujarnya kepada media, Minggu (26/4/2026).

Ia menekankan bahwa musyawarah adalah kunci dalam setiap kebijakan yang melibatkan pendanaan dari kantong orang tua. “Kita ini mitra sekolah. Jangan sampai keputusan sepihak seperti ini merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan,” tambahnya.

Nominal sebesar Rp2.800.000 per siswa dianggap sebagai angka yang sangat mencekik di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Bagi orang tua dengan penghasilan tidak tetap, biaya jutaan rupiah untuk kegiatan luar kota dianggap bukan prioritas.

“Uang sebesar itu bagi kami sangat besar. Lebih baik untuk biaya pendidikan pokok atau kebutuhan sehari-hari,” tegas wali murid lainnya dengan nada getir.

Hal yang membuat para orang tua semakin merasa tertekan adalah adanya aturan abu-abu dari koordinator program. Meskipun sekolah mengklaim keberangkatan ke Jogja tidak bersifat wajib, namun syarat akademiknya dinilai “menjepit” siswa.

Berdasarkan penuturan wali murid, ketua koordinator program menyatakan:

“Memang tidak wajib ikut ke Jogja, silakan yang mau ikut atau tidak. Tapi wajib digarisbawahi, kalian wajib mengumpulkan tugas projek membatik dan bersertifikat resmi bahwa kalian sudah melaksanakan kegiatan membatik.”

Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk intimidasi halus, karena siswa yang tidak ikut secara otomatis akan kesulitan mendapatkan sertifikat resmi yang diwajibkan sebagai bagian dari tugas proyek tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Belitang II belum memberikan tanggapan resmi terkait protes massal ini. Media terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah.

Kini, para wali murid mendesak agar:

  1. Pihak sekolah dan Komite melakukan evaluasi total dan membuka ruang diskusi.

  2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan turun tangan memberikan pengawasan agar kebijakan sekolah tetap selaras dengan semangat pendidikan yang inklusif dan tidak membebani finansial masyarakat.

Baca Juga :  Prestasi Prof Heri Hermansyah Bawa UI Masuk 200 Besar Dunia
Penulis: CanEditor: R Nasution