Pansus DPRD Batam Pertajam Klausul Ranperda PSU

Keterangan : Pansus kembali menggelar rapat intensif guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. (Foto : Putra/kupas7)

Batam — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemukiman di Kota Batam. Pada Senin (27/4/2026), Pansus kembali menggelar rapat intensif guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Langkah ini diambil untuk mengakhiri polemik klasik antara warga, pengembang (developer), dan pemerintah kota terkait status serta perawatan fasilitas umum di lingkungan perumahan.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Ir. Suryanto, ini tidak hanya dihadiri oleh anggota legislatif, tetapi juga menghadirkan tim hukum Pemerintah Kota Batam. Kehadiran para pakar hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam Ranperda memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan regulasi nasional.

Suryanto menjelaskan bahwa pembahasan kali ini masuk ke dalam tahap krusial, yakni menyinkronkan masukan-masukan teknis dari berbagai pihak terkait ke dalam draf hukum formal.

“Kami tidak ingin melahirkan Perda yang hanya bagus di atas kertas tetapi sulit dieksekusi. Oleh karena itu, masukan dari tim hukum dan pemangku kepentingan lainnya terus kami bedah secara teliti,” ungkap Suryanto di sela-sela kegiatannya.

Selama ini, banyak warga di Batam yang mengeluhkan rusaknya jalan lingkungan atau drainase yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah karena aset tersebut belum diserahkan oleh pihak pengembang. Di sisi lain, proses penyerahan aset seringkali terkendala prosedur yang rumit.

Ranperda PSU ini diproyeksikan menjadi solusi atas hambatan tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

  1. Kepastian Penyerahan Aset: Memperjelas jangka waktu dan kewajiban developer dalam menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.

  2. Standar Kualitas: Memastikan PSU yang dibangun pengembang memenuhi standar teknis sebelum diserahterimakan.

  3. Sanksi Tegas: Mengatur konsekuensi bagi pengembang yang abai terhadap tanggung jawab penyediaan fasilitas bagi konsumen.

Suryanto menegaskan bahwa Pansus tidak akan terburu-buru mengetuk palu sebelum draf benar-benar matang.

Menurutnya, kualitas sebuah peraturan daerah ditentukan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat setelah peraturan tersebut diundangkan.

“Pembahasan akan terus berlanjut. Kami akan pastikan seluruh aspek, baik teknis maupun administratif, sudah siap sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna,” tambahnya.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penataan ruang dan pemukiman di Kota Batam akan menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah berjuluk Bandar Dunia Madani ini.

Baca Juga :  Kepri Championship International Youth Football Ke-9 Siap Guncang Batam