Perkuat Keamanan Udara, Polda Kepri Gelar Workshop UAV

Keterangan : Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo. (Foto : Bidhumas Polda Kepri)

Batam — Polda Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi tinggi. Bertempat di Marriott Batam Harbour Bay, Senin (27/4/2026).

Polda Kepri resmi membuka Lokakarya Investigasi Kontra Proliferasi (CPI) yang berfokus pada metode penggunaan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) atau drone dalam teknologi interdiksi.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, Pejabat Utama Polda Kepri, serta Jose Calderon selaku HSI Jakarta Country Attaché U.S. Embassy Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, para instruktur ahli didatangkan langsung dari instansi elit internasional seperti HSI, FBI, CBP, ICITAP, dan EXBS.

Dalam sambutannya, Jose Calderon memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mengingatkan bahwa meski drone memberikan kemudahan, teknologi ini adalah “pedang bermata dua”.

“Perkembangan teknologi drone sangat bermanfaat, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti pengawasan gelap, penyelundupan, hingga aksi terorisme. Peningkatan kemampuan deteksi dan investigasi adalah hal yang krusial saat ini,” ujar Calderon.

Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, menekankan bahwa posisi Batam di jalur Selat Malaka menjadikannya wilayah yang sangat rawan terhadap kejahatan lintas negara, mulai dari peredaran narkotika hingga perdagangan orang.

Ia juga menyoroti landasan hukum terbaru, yakni UU Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, yang memberikan wewenang utama bagi Polri dalam proses penyidikan wilayah udara, bersinergi dengan PPNS dan TNI AU.

Prestasi Internasional Polda Kepri:

  • Keberhasilan Ditpolairud (2025): Mengungkap kasus perompakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka menggunakan teknologi drone.

  • Apresiasi Global: Keberhasilan tersebut mendapat pengakuan dan apresiasi resmi dari Pemerintah Singapura.

Lokakarya ini akan berlangsung maraton selama empat hari, hingga 30 April 2026. Tujuannya jelas: mencetak aparat penegak hukum yang profesional dan “melek teknologi” agar mampu menjaga kedaulatan wilayah Kepri dari ancaman kejahatan masa kini.

Di sela kegiatan, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, mengajak masyarakat untuk aktif berperan menjaga keamanan lingkungan.

“Jika masyarakat menemukan potensi gangguan keamanan atau membutuhkan kehadiran Polri dengan cepat, jangan ragu untuk menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Polri Super Apps untuk pelayanan dan pengaduan yang terintegrasi,” tegas Kombes Pol. Nona.

Dengan sinergi antara teknologi mutakhir, kolaborasi internasional, dan dukungan masyarakat, Polda Kepri optimis keamanan di wilayah perbatasan akan semakin kokoh.

Baca Juga :  Gandeng Kelompok Tani Bukit Mata Kucing Lestari, Polsek Batu Aji Intensifkan Sosialisasi Cegah Karhutla