Batam — Masalah pengelolaan sampah di Kota Batam kini memasuki babak baru yang lebih serius. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi krusial bersama unsur pimpinan DPRD di Ruang Rapat Pimpinan, Senin (27/4/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan (Fraksi Gerindra), didampingi Wakil Ketua III, Muhammad Yunus Muda. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas percepatan regulasi demi membenahi karut-marut pengelolaan sampah di Kota Batam.
Anggota Bapemperda, Siti Nurlailah, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pihak legislatif tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan.
Menariknya, Ranperda ini tidak masuk dalam daftar usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) reguler tahun 2026. Namun, mengingat kondisinya yang sudah kritis, DPRD menempuh jalur Ranperda Kumulatif Terbuka.
“Kita mempertimbangkan bahwa penanganan sampah ini sudah sangat mendesak. Selain itu, ini menjadi prioritas pimpinan daerah sehingga memerlukan dukungan segera dari aspek regulasi,” tegas Siti Nurlailah.
Ada beberapa poin utama yang mendasari langkah “jemput bola” Bapemperda ini:
-
Kondisi Mendesak: Volume sampah yang meningkat memerlukan payung hukum baru yang lebih relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
-
Prioritas Daerah: Sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif untuk menjadikan Batam lebih bersih dan tertata.
-
Kesenjangan Regulasi: Perda Nomor 11 Tahun 2013 dinilai perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi teknologi dan sistem pengelolaan sampah modern.
Sebagai bukti keseriusan, Siti Nurlailah secara resmi menyerahkan draf revisi Ranperda Persampahan kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa meski belum masuk daftar prioritas awal tahun, penanganan sampah tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang kaku. Dengan adanya draf ini, diharapkan proses pembahasan hingga pengesahan dapat berjalan dalam waktu singkat demi kepentingan masyarakat Batam.


