Langkah DPRD Batam Benahi Tata Kelola Sampah

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting. (Foto : Putra/kupas7)

Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting di ruang sidang utama, Rabu (29/4/2026). Agenda utama yang menyita perhatian dalam forum ini adalah pembahasan mengenai darurat pengelolaan sampah yang kian mendesak di Kota Batam.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam, BP Batam, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dari LAM Kota Batam.

Dalam sidang yang diawali dengan pembacaan daftar kehadiran oleh Sekretaris DPRD Dr. Ridwan Afandi, SSTP, MEng, fokus utama pembahasan tertuju pada penyampaian penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda Perubahan Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan.

Ketua DPRD, H. Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Merujuk pada keputusan Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Batam saat ini masuk dalam kriteria pembinaan terkait kedaruratan sampah.

“Perda Nomor 11 Tahun 2013 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bapemperda DPRD Kota Batam telah menyamakan persepsi dengan Pemko Batam. Kita perlu payung hukum baru untuk pembenahan tata kelola persampahan yang lebih modern,” tegas Kamaluddin.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pemaparannya membeberkan fakta lapangan yang menuntut tindakan cepat. Berdasarkan Rencana Induk Persampahan Kota Batam 2025–2045, timbulan sampah di Batam kini mencapai 1.300 ton per hari seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,3 juta jiwa.

Amsakar menjelaskan bahwa revisi Perda ini akan mencakup beberapa poin krusial, yakni:

  • Harmonisasi Regulasi: Menyesuaikan aturan lama dengan standar nasional terkini.

  • Investasi & Teknologi: Mendorong pengolahan sampah menjadi energi atau produk bernilai ekonomi.

  • Peran Pemerintah & Masyarakat: Memperkuat sinergi antara pemerintah dan partisipasi warga dalam manajemen limbah.

“Mengingat kondisi ini mendesak, kami mengajukan Ranperda ini melalui mekanisme kumulatif terbuka agar proses pembahasannya dapat dipercepat, meskipun belum masuk dalam Propemperda 2026,” jelas Amsakar.

Selain pembahasan Ranperda Sampah, rapat paripurna kali ini juga mengagendakan dua hal administratif penting lainnya:

  1. Penyampaian Laporan Reses: Laporan hasil serap aspirasi DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.

  2. Transisi Masa Sidang: Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.

Ketua DPRD menyatakan bahwa draf Ranperda yang telah diserahkan Wali Kota akan segera dibahas lebih dalam. Nantinya, fraksi-fraksi partai politik di DPRD akan memberikan pandangan umum mereka dalam rapat paripurna lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.

Langkah kolaboratif antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan menjadi titik balik dalam menciptakan Batam yang lebih bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Mahasiswa FK-UNIBA