Optimalkan Hak Warga Binaan, LPKA Batam Perkuat Layanan Grasi yang Humanis

Keterangan : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi hak asasi dan kualitas pelayanan bagi anak binaan serta narapidana. (Foto : Humas LPKA Batam)

Tanjungpinang —Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi hak asasi dan kualitas pelayanan bagi anak binaan serta narapidana. Langkah ini dipertegas dengan partisipasi aktif LPKA Batam dalam agenda Penguatan Layanan Grasi yang digelar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, Selasa (28/4/2026), kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi teknis mengenai mekanisme grasi di Indonesia.

Hadir mewakili LPKA Kelas II Batam, Kepala Sub Seksi Registrasi, Makmur, menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai regulasi adalah kunci utama dalam memberikan kepastian hukum bagi warga binaan.

“Layanan grasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan salah satu hak konstitusional narapidana yang wajib kami kelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Makmur di sela-sela kegiatan.

Kegiatan penguatan ini menitikberatkan pada beberapa poin krusial untuk meningkatkan kompetensi petugas, di antaranya:

  • Pendalaman Regulasi: Memastikan seluruh proses pengusulan grasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

  • Teknis Pengusulan: Mempercepat alur birokrasi agar lebih efektif namun tetap teliti.

  • Pelayanan Humanis: Menitikberatkan pada pemenuhan hak anak binaan sebagai bagian dari pembinaan yang berorientasi pada masa depan.

Melalui sinergi dengan Ditjen AHU, LPKA Batam berharap implementasi layanan grasi di lapangan dapat berjalan lebih komprehensif. Harapannya, setiap petugas tidak hanya memahami “apa” yang harus dikerjakan, tetapi juga “mengapa” hal tersebut penting bagi kemanusiaan.

Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa LPKA Kelas II Batam terus bertransformasi menuju institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak hukum warga binaan secara adil dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Wujudkan Lapas "Zero Halinar", LPKA Batam Gandeng BNNK dan TNI Gelar Razia Besar-besaran