DPRD Bentuk Pansus dan Targetkan Sistem Modern

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan. (Foto : Putra/kupas7)

Batam — Wajah pengelolaan sampah di Kota Batam bersiap mengalami transformasi besar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, Jumat (8/5/2026).

Keputusan krusial ini diketuk dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi jajaran Wakil Ketua: H. Aweng Kurniawan, Budi Mardiyanto, dan Muhammad Yunus Muda. Dari pihak eksekutif, hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad beserta jajaran pejabat Pemko dan BP Batam.

Usai mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi, suasana sidang sempat diskors selama lima menit untuk menentukan nakhoda pembahasan aturan ini. Hasilnya, Muhammad Rudi ST terpilih sebagai Ketua Pansus, didampingi Biyanto sebagai Wakil Ketua.

“Berdasarkan kesepakatan, Ketua Pansus adalah Bapak Muhammad Rudi ST dan Wakil Ketua Bapak Biyanto,” ujar Biyanto saat membacakan laporan internal pansus yang langsung disahkan oleh pimpinan sidang.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam jawabannya menegaskan bahwa revisi Perda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya mengubah paradigma. Pemerintah ingin sampah tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sumber daya bernilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular.

Beberapa poin utama yang ditekankan Wali Kota dalam merespons pandangan fraksi-fraksi antara lain:

  • Hulu ke Hilir: Melibatkan dunia usaha dan masyarakat secara aktif.

  • Edukasi Generasi Muda: Menanggapi Fraksi Gerindra, Pemko akan menyisipkan materi pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

  • Sanksi Tegas & Teknologi: Menjawab Fraksi PDI Perjuangan dan PAN-Demokrat-PPP, aturan baru ini akan memuat sanksi administratif yang tegas didukung sistem pelaporan berbasis teknologi (E-Reporting).

  • Investasi Tanpa Beban APBD: Merespons Fraksi Golkar, Amsakar memastikan teknologi Waste-to-Energy akan dikejar melalui skema kemitraan swasta (PKS) agar tidak membebani fiskal daerah.

“Pemerintah Kota Batam berkomitmen melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berbasis lingkungan. Perubahan perda ini diarahkan pada pengurangan sampah dari sumbernya,” tegas Amsakar Achmad.

Tak hanya soal teknologi, aspek sosial juga menjadi sorotan. Menanggapi Fraksi PKB dan koalisi Hanura-PSI-PKN, Pemko Batam berjanji bahwa kerja sama dengan pihak ketiga akan dilakukan secara transparan. Selain itu, akan ada penyederhanaan pola layanan serta penyesuaian tarif yang lebih adil berdasarkan klasifikasi pelanggan, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga Batam.

Dengan terbentuknya Pansus ini, bola kini berada di tangan legislatif untuk mematangkan detail aturan. Harapannya, Batam tidak hanya menjadi kota yang bersih secara visual, tetapi juga memiliki sistem tata kelola limbah yang mandiri dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Baca Juga :  Wakil Ketua II DPRD Batam Terima Kunker Bamus DPRK Aceh Utara