Jakarta — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/5/2026).
Kedatangan mereka terjadi sekitar pukul 09.32 WIB, dengan Gus Ipul tiba di Gedung Merah Putih KPK mengenakan kemeja berwarna putih.
Gus Ipul menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meminta nasihat dan kritik terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya dalam pelaksanaan program prioritas nasional yaitu Sekolah Rakyat.
“Kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, sekaligus kami meminta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran, karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Ipul kepada awak media di Gedung KPK.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU itu menegaskan bahwa kritik dan saran dari KPK sangat penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi dari pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Kedatangan jajaran Kemensos itu dilakukan setelah ramainya isu harga sepasang sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 700 ribu.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal telah terbuka dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Bahkan, setiap pengadaan yang dilakukan telah melalui proses BPK dan BPKP.
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa, seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa setiap saran dan masukan yang diterima dari KPK akan ditindaklanjuti. Hal ini sebagai upaya pencegahan korupsi dari program Sekolah Rakyat.
“Nanti kita coba nasihatnya seperti apa pasti kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya.
Kunjungan Gus Ipul dan jajaran Kemensos ke KPK menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan melibatkan lembaga anti-korupsi seperti KPK, diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi program nasional seperti Sekolah Rakyat.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk respons terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat, terutama terkait harga barang yang dinilai terlalu tinggi. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemeriksa dan organisasi non-pemerintah, diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat, pihak Kemensos juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Dengan pendekatan proaktif dan kolaboratif, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara efisien, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. (***)


