Batam — Sejarah baru bagi pelestarian budaya Melayu di Kota Batam tertoreh pada Jumat (8/5/2026) siang. Di ruang sidang utama DPRD Kota Batam, dentuman palu sidang bukan sekadar tanda berakhirnya sebuah rapat paripurna, melainkan simbol lahirnya benteng hukum bagi identitas lokal. DPRD Kota Batam resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ranperda inisiatif DPRD ini disahkan dalam suasana penuh khidmat yang dihadiri oleh lintas sektoral, mulai dari pucuk pimpinan legislatif, eksekutif, hingga para pemangku adat yang mengenakan busana kurung lengkap.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, bersama para Wakil Ketua—Haji Aweng Kurniawan, Budi Mardiyanto, dan Muhammad Yunus Muda—menjadi saksi kekompakan suara anggota dewan. Di kursi eksekutif, Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir bersama jajaran pejabat Pemko dan BP Batam, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan peran lembaga adat.
Sebelum prosesi pengetukan palu, Muhammad Yunus, Ketua Pansus sekaligus Sekretaris Umum LAM Kota Batam, membacakan laporan hasil pembahasan yang emosional namun taktis. Ia mengawali laporannya dengan untaian pantun, mengingatkan bahwa di tanah Melayu, bahasa adalah cerminan budi.
Dalam pemaparannya, Yunus menegaskan bahwa Perda ini adalah jawaban atas keresahan akan hilangnya identitas di tengah pesatnya status Batam sebagai kota industri dan pariwisata internasional.
“Melayu itu bukan hanya suku, tetapi cara memandang kehidupan dengan adab dan marwah,” ujar Yunus mengutip budayawan Tenas Effendy.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa regulasi ini terdiri dari 14 Bab dan 46 Pasal. Poin-poin strategis yang diatur bukan sekadar seremonial, melainkan menyentuh akar operasional lembaga, seperti:
-
Pengakuan Formal: Penetapan 10 September sebagai Hari Jadi LAM Kota Batam.
-
Fungsi Strategis: Peran LAM sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan pembangunan daerah.
-
Keprotokolan & Gelar: Standarisasi upacara adat dan pemberian gelar agar tetap terjaga kemurniannya.
-
Pendanaan: Jaminan dukungan bagi keberlangsungan kegiatan pelestarian budaya.
Pembahasan ini pun tidak dilakukan sembarangan. Pansus melibatkan pakar kebudayaan kaliber internasional seperti Prof. Abdul Malik dan melakukan studi komparatif ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajari cara menjaga tradisi di tengah gempuran zaman modern.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pidato pendapat akhirnya, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada legislatif. Baginya, Perda ini adalah “warisan” untuk generasi mendatang.
“Kita tidak ingin kemajuan ekonomi membuat kita asing di tanah sendiri. Kita ingin anak cucu kita tetap bisa berpantun, tetap tahu cara menyapa dengan salam dan sembah, serta tetap bangga menyebut diri sebagai bagian dari masyarakat Melayu Kepri,” ungkap Amsakar.
Ia menambahkan bahwa Perda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan instrumen untuk memastikan Batam tetap “berpijak pada bumi” meski kepalanya sudah menggapai kemajuan global.
Prosesi pengesahan diakhiri dengan penandatanganan naskah oleh Ketua DPRD dan Wali Kota Batam. Sebagai penutup yang manis, suasana ruang sidang yang biasanya kaku berubah menjadi hangat dengan peragaan busana Melayu dan pembacaan pantun penutup.
Dengan sahnya Perda LAMKR, kini LAM Kota Batam memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai “payung negeri”—tempat bernaung seluruh masyarakat Batam dalam bingkai adab dan kebersamaan.


