Jakarta — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggelar Program Pengampunan Pajak (PPS) atau tax amnesty selama masih menjabat. Kebijakan ini diambil untuk melindungi pegawai pajak dari praktik yang berpotensi membuka celah transaksional.
“Jadi saya melindungi teman-teman di pajak. Ke depan, kita tidak akan menjalankan lagi tax amnesty, kecuali ada perintah dari Bapak Presiden,” ujarnya saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026).
Menurut Purbaya, fokus utama saat ini adalah menjalankan kebijakan yang sudah ada secara disiplin dan berintegritas. Ia juga menegaskan bahwa program tax amnesty hanya akan dilaksanakan apabila ada perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal mengejar peserta program pengungkapan sukarela yang belum melaporkan harta kekayaannya. Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan menegur DJP karena pengumuman tersebut.
Ia menilai bahwa DJP telah berulang kali mengumumkan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik. “Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi, nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi untuk menghilangkan kesimpangsiuran,” ucapnya.
Sejarah Program Pengampunan Pajak
Program pengungkapan sukarela atau amnesti pajak sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan pengampunan pajak ini sudah dilakukan dua kali. Pertama kali dilaksanakan pada 2016-2017. Pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II.
Sejak menjabat sebagai menteri, Purbaya telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan program amnesti pajak. Pernyataan tersebut sempat diungkap pada 19 September 2025. “Kalau amnesti berkali-kali, itu memberi sinyal ke kepala pembayar pajak bahwa boleh melanggar karena nanti ke depan ada amnesti lagi,” ujarnya saat itu.
Penekanan pada Integritas dan Disiplin
Purbaya menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan kebijakan perpajakan. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan harus dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menilai bahwa penggunaan istilah seperti tax amnesty bisa menciptakan kesan bahwa pelanggaran terhadap aturan pajak bisa diabaikan asalkan nanti ada pengampunan. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
Langkah Konsisten untuk Masa Depan Perpajakan
Purbaya menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selama ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan Indonesia. Dengan menegaskan bahwa tax amnesty tidak akan digelar selama masa jabatannya, Purbaya menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan perpajakan. (***)


