Soroti Kontroversi Film Pesta Babi, Kodam XVII/Cenderawasih Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Papua

Papua — Kodam XVII/Cenderawasih mengajak masyarakat, khususnya di wilayah Papua untuk lebih waspada dan selektif dalam memahami serta mengonsumsi informasi yang beredar saat ini. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah film dokumenter Pesta Babi. Film ini menyoroti berbagai aspek kehidupan masyarakat adat di Papua, termasuk dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Tri Purwanto, menyampaikan bahwa penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui uji sensor dapat berpotensi mengganggu proyek strategis nasional yang sedang berlangsung.

Ia menegaskan bahwa film tersebut bisa memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.

“Film ini berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat,” kata Tri, Sabtu (16/5/2026).

Ia menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua, terutama mengingat berjalannya proyek pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Menurut Tri, proyek pembangunan tersebut sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima narasi dan diskursus yang berkembang. TNI Angkatan Darat melalui Kodam XVII/Cenderawasih akan terus melakukan pemantauan situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Tri menambahkan, dalam upaya menjaga ketertiban umum ini, TNI juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda, serta unsur lainnya.

Ia mengajak agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif.

Film dokumenter Pesta Babi yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua. Durasi film sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di beberapa daerah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi melawan ekspansi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN).

Baca Juga :  Klarifikasi Kapolresta Barelang Soal Gedung Satintelkam

Sebelumnya, kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di sejumlah wilayah sempat diwarnai aksi pembubaran, baik oleh militer maupun rektorat kampus. Di Ternate, kegiatan ini dibubarkan prajurit Kodim 1501/Ternate dengan alasan provokatif maupun inkondusifitas. Sementara di Nusa Tenggara Barat, tiga perguruan tinggi seperti Universitas Mataram, Universitas Mandalika, dan Universitas Islam Negeri Mataram melarang pemutaran film ini. Alasannya, film dinilai mendiskreditkan pemerintah Indonesia.

Namun, di Universitas Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi justru berlangsung khidmat. Rektor mempersilakan mahasiswa menonton dengan pertimbangan kebebasan berekspreasi tak boleh dikekang.

Dalam konteks ini, masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menyerap informasi dan menghindari penyebaran narasi yang tidak seimbang. Kodam XVII/Cenderawasih menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, diharapkan masyarakat dapat memahami proyek-proyek pembangunan yang berjalan di wilayah mereka.

Selain itu, TNI juga akan terus memantau situasi secara aktif, baik melalui pengawasan langsung maupun kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan begitu, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di Papua. (***)