Jakarta — Pemerintah terus menjalankan program distribusi tanah melalui reforma agraria, namun prosesnya masih terbatas. Hingga saat ini, lahan yang dialokasikan melalui skema Badan Bank Tanah baru mencapai sekitar 11.713 hektare. Target pemerintah adalah redistribusi hingga 152.280 bidang tanah pada tahun 2026.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menyatakan bahwa reforma agraria menjadi salah satu mandat utama lembaganya dengan alokasi minimal 30% dari total tanah negara yang dikelola. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 34% atau 11.700 hektare dari total HPL yang dikelola digunakan untuk reforma agraria. Proses ini masih berjalan, termasuk sosialisasi dan penetapan subjek penerima.
Distribusi lahan reforma agraria telah berlangsung di beberapa daerah seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Cianjur, dan Poso. Namun, mayoritas masih dalam tahap sosialisasi serta pengurusan administrasi sebelum hak diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN, Embun Sari, menyebutkan bahwa target redistribusi tanah tahun 2026 mencapai 152.280 bidang yang tersebar di 31 provinsi dengan total luas sekitar 37.200 hektare. Target terbesar berada di Sulawesi Tenggara sebanyak 14.629 bidang, diikuti Nusa Tenggara Timur sebanyak 13.800 bidang, Jawa Timur sebanyak 13.333 bidang, Kalimantan Tengah sebanyak 12.886 bidang, dan Kalimantan Barat sebanyak 11.192 bidang.
Embun menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan skema baru redistribusi tanah melalui hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Bank Tanah. Skema ini menggantikan pemberian hak milik langsung setelah ATR/BPN menemukan sekitar 16.342 bidang reforma agraria beralih tangan usai sertifikat diterbitkan.
Menurut Embun, ketika hak milik diberikan, sering kali langsung dijual atau dialihkan. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah tidak tercapai. Mekanisme baru tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan agar tanah reforma agraria tetap produktif dan tidak kembali terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Penerima manfaat tetap memperoleh hak mengelola tanah, memanfaatkan hasil, hingga mengakses pembiayaan. Meski demikian, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan bahwa capaian reforma agraria yang dipaparkan pemerintah masih berupa alokasi dan belum sepenuhnya terealisasi menjadi tanah yang diterima masyarakat.
“Yang reforma agraria 34% atau 11.713 hektare itu semua baru alokasi, belum realisasi. Jangan sampai publik mendapat gambaran yang keliru,” ujar Rifqi. Ia menilai keberhasilan reforma agraria akan ditentukan oleh seberapa cepat distribusi tanah benar-benar sampai ke masyarakat dan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. (***)


