Konflik Lahan di Dapur 12 Memanas: Warga Bantah Klaim PT Starindo, Tuding Ada Maladministrasi di BP Batam

Keterangan : Warga Kavling Tribuana, Dapur 12, Sei Pelunggut, bersama kuasa hukumnya berhadapan langsung dengan pihak manajemen PT Starindo Ari Jaya dan BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat. (Foto : Yadi/kupas7)

Batam — Suasana panas menyelimuti Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (21/5/2026). Warga Kavling Tribuana, Dapur 12, Sei Pelunggut, bersama kuasa hukumnya berhadapan langsung dengan pihak manajemen PT Starindo Ari Jaya dan BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Dr. Mustofa.

Permasalahan muncul ke permukaan setelah warga yang telah bermukim sejak 2018 merasa haknya terinjak-injak oleh penerbitan Peta Lokasi (PL) atas nama PT Starindo Ari Jaya yang diterbitkan pada 2021 lalu.

Kuasa hukum warga, Ali Akbar Haholongan Siregar, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tawaran ganti rugi yang dinilai sangat tidak manusiawi. Rumah-rumah warga yang telah berbentuk permanen—lengkap dengan struktur bata, keramik, hingga instalasi listrik dan air—hanya dihargai di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 13 juta saja.

“Rumah warga itu permanen, bukan rumah liar. Ini sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Kami mendukung investasi, tapi jangan mengorbankan masyarakat yang sudah lama menetap dengan cara seperti ini,” tegas Ali usai RDP.

Ketegangan memuncak saat Ali membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan PL tersebut. Warga menuding BP Batam tidak melakukan verifikasi clear and clean sebelum menerbitkan izin. Ironisnya, lahan permukiman warga justru akan digusur untuk pembangunan perumahan lain.

Lebih mencengangkan lagi, dalam RDP tersebut terungkap dugaan adanya “bagi hasil” sebesar 10 persen bagi oknum tertentu jika lahan tersebut berhasil dinyatakan clear and clean. Ali bahkan mengklaim memiliki bukti video intimidasi serta bukti fisik perataan lahan menggunakan alat berat, meski izin lingkungan (UKL-UPL) diduga belum dikantongi perusahaan.

“Kami memiliki saksi yang mendengar langsung soal pembagian keuntungan 10 persen itu. Kami minta BP Batam transparan, jangan hanya bisa mengirim Satpol PP untuk menggusur, tapi turun langsung lihat kondisi masyarakat di lapangan,” desak Ali.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Hadiri Tasyakuran Milad ke-50 MUI Kota Batam

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi I DPRD Batam, Dr. Mustofa, meminta agar kedua belah pihak menempuh jalan musyawarah. Ia menyoroti bahwa kehadiran warga dalam RDP kali ini terbatas, sehingga pihaknya perlu mendengar suara dari seluruh 20 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak.

“Kami ingin tahu sikap keseluruhan warga. Jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu lebih baik daripada harus berlarut-larut dalam RDP lanjutan. Kita kedepankan solusi terbaik untuk semua pihak,” ujar Mustofa.

Warga Kavling Tribuana kini berada di persimpangan jalan. Dengan dokumen kepemilikan administrasi yang diklaim lengkap, mereka berharap BP Batam tidak menutup mata terhadap fakta di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pemerintah segera turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi faktual, bukannya membiarkan intimidasi terus terjadi di kawasan Dapur 12.

Kasus ini kini menjadi sorotan, mengingat potensi pelanggaran hukum dan dugaan maladministrasi yang menyertainya, yang menuntut transparansi dari otoritas terkait di Batam.