Batam — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kota Batam Tahun 2026 pada Kamis (21/5/2026) di Hotel Aston Pelita, Batam. Forum strategis ini menjadi ajang konsolidasi para pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan terhadap orang asing demi menjaga stabilitas keamanan Kota Batam dari ancaman kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur Aparat Penegak Hukum (APH), instansi pemerintah, dan stakeholder terkait. Mengingat posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan, industri, dan perlintasan internasional, kolaborasi lintas sektoral menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan keimigrasian yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra menekankan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan seirama dengan fungsi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Kota Batam memiliki seluruh dimensi tantangan keimigrasian. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Melalui forum ini, kami berharap terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan terukur,” ujar Wahyu.
Fokus utama rapat kali ini adalah pencegahan Transnational Organized Crime (TOC). Kejahatan terstruktur yang melibatkan kelompok lintas negara ini tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga sering kali dibarengi dengan praktik pencucian uang, korupsi, dan penggunaan kekerasan.
Diskusi yang berlangsung hangat dan produktif menghasilkan sejumlah poin krusial untuk memperkuat pengawasan, di antaranya:
-
Penguatan Data Sharing: Integrasi pertukaran data antarinstansi untuk mempercepat respons di lapangan.
-
Deteksi Dini: Peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan orang asing yang berpotensi melanggar hukum.
-
Penegakan Hukum Adaptif: Langkah penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga responsif terhadap dinamika wilayah Batam.
Upaya ini sejalan dengan instruksi Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan pentingnya sinergi penegakan hukum yang tegas, berkeadilan, dan berorientasi pada semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’.
Dengan diselenggarakannya Rapat TIMPORA ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengawasi setiap pergerakan orang asing secara preventif. Langkah ini dilakukan demi menjamin iklim investasi dan kenyamanan masyarakat Batam tetap terjaga dari ancaman transnasional yang merugikan.


