Kupas7.id — Pandemi Covid-19 telah menjadi titik balik penting dalam perubahan regulasi hukum kesehatan di Indonesia, terutama terkait kerahasiaan medis pasien dalam kondisi darurat kesehatan. Sebelumnya, data dan identitas pasien dianggap sebagai informasi yang sangat tertutup. Namun, kini pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk membuka informasi tertentu demi kepentingan penanganan wabah dan keselamatan publik.
Isu ini dibahas dalam 4th HLIOS (Health Law International Online Seminar), yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Kesehatan Soegijapranata Catholic University (SCU) secara daring bekerja sama dengan UPK SDM Kes Semarang pada Sabtu (23/5/2026). Acara ini menunjukkan pentingnya diskusi tentang tantangan hukum kesehatan di tengah perubahan global.
Persoalan Hukum Kesehatan yang Muncul
Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan SCU, Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, MH, menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah memunculkan banyak persoalan hukum baru di bidang kesehatan yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam regulasi nasional. Salah satu isu utama adalah pembukaan rahasia medis pasien saat terjadi wabah penyakit menular.
Ia mengungkapkan bahwa waktu itu, pengumuman dua pasien pertama oleh pemerintah sempat menjadi polemik karena dianggap membuka rahasia medis. Saat itu, aturan mengenai pembukaan data pasien dalam situasi darurat kesehatan masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab perkembangan situasi pandemi global.
Menurut Endang, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aturan tersebut masih kurang jelas. Padahal, dalam kondisi tertentu pemerintah membutuhkan keterbukaan informasi untuk kepentingan pelacakan penularan, mitigasi risiko, hingga perlindungan masyarakat luas.
Perubahan Cara Pandang Hukum Kesehatan
Endang menjelaskan bahwa pandemi telah mengubah cara pandang hukum kesehatan di Indonesia. Negara kini dituntut mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak privasi pasien dengan kepentingan kesehatan masyarakat secara luas.
Ia menilai bahwa persoalan tersebut akan semakin kompleks di masa depan seiring berkembangnya teknologi kesehatan digital. Layanan kesehatan berkembang sangat cepat, termasuk telemedicine dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi. Ini tentu memunculkan tantangan baru dalam perlindungan data pasien.
Tantangan dari Teknologi Kesehatan Digital
Layanan telemedicine yang kini semakin masif digunakan masyarakat memang memberi banyak kemudahan. Namun di sisi lain, sistem layanan digital juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, mulai dari keamanan data, hubungan dokter dan pasien, hingga penyelesaian sengketa medis.
Karena itu, ia menilai regulasi hukum kesehatan harus terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan tantangan global. “Jangan sampai perkembangan teknologi medis jauh lebih cepat dibanding regulasinya,” ujarnya.
Perkembangan Paliatif Care
Selain isu kerahasiaan medis dan telemedicine, seminar internasional tersebut juga membahas perkembangan palliative care atau perawatan paliatif yang kini mulai mendapat perhatian khusus dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru.
Endang menjelaskan bahwa sebelumnya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia hanya dikenal melalui empat pendekatan utama, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun kini pelayanan paliatif mulai dimasukkan sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan nasional.
“Paliatif ini untuk pasien dengan penyakit terminal atau kondisi tertentu yang membutuhkan pendampingan khusus, termasuk layanan home care,” katanya.
Diskusi Global dan Kerja Sama Internasional
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia HLIOS 4, dr. Susy Ariyanie Yusuf, MH, mengatakan bahwa seminar internasional tersebut sengaja menghadirkan pakar dari berbagai negara untuk membahas tantangan global di bidang hukum kesehatan. Menurutnya, perkembangan teknologi kedokteran yang berlangsung sangat cepat membuat persoalan hukum kesehatan menjadi semakin kompleks.
Misalnya, terkait regulasi, tata kelola layanan kesehatan, hubungan dokter dan pasien, penyelesaian sengketa medis, hingga perlindungan hak pasien. Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Filipina yang membahas berbagai isu kesehatan global dari perspektif hukum, teknologi medis, hingga tata kelola layanan kesehatan modern.
Seminar ini juga menjadi forum akademik internasional yang dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring kerja sama antarperguruan tinggi dan institusi kesehatan lintas negara. (***)


