Banda Aceh — Pemerintah Aceh akhirnya memberikan respons terhadap isu yang menyebut imunisasi haram. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa pendapat ulama tentang imunisasi dalam hukum Islam tidak haram, melainkan mubah atau dibolehkan.
Fatwa ulama tersebut dianggap sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat, khususnya orang tua, yang enggan membawa anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan karena adanya informasi negatif.
Dalam acara Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing Mengejar Anak Zero Dose Imunisasi di Banda Aceh pada Jumat (22/5/2026), Wamenkes menjelaskan bahwa MUI sudah memberikan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau boleh. Hal ini juga didukung oleh regulasi keagamaan di Aceh, yaitu Fatwa Nomor 13 Tahun 2012 dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang memperbolehkan tindakan preventif medis ini.
“Fatwa MPU di Aceh Nomor 12 tahun 2013, bahwa imunisasi itu hukumnya mubah atau boleh,” jelasnya. “Jadi tidak ada lagi isu yang mengaitkan antara halal dan haram imunisasi.”
Dampak Nyata Capaian Rendah: Ratusan Anak Kena Campak
Wamenkes berharap penjelasan ini dapat meluruskan stigma negatif di tengah masyarakat Aceh. Pasalnya, keengganan melakukan vaksinasi berdampak buruk pada kesehatan anak secara riil. Saat ini, angka partisipasi imunisasi di Aceh masih tergolong mengkhawatirkan, yakni baru menyentuh angka 33 persen.
Imbas dari rendahnya proteksi ini, gelombang kasus campak langsung melonjak tajam. “Kalau diimunisasi dengan cakupan 33 persen, itu pada tahun ini seluruh Aceh sudah ada 263 kasus campak. Dan ini karena imunisasinya rendah. Mudah-mudahan informasi ini ke seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia optimis, pemulihan angka capaian imunisasi akan menjadi benteng kokoh untuk melindungi generasi muda Aceh dari ancaman penyakit menular seperti campak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat sangat dinantikan.
Inovasi Sertifikat Imunisasi hingga Wacana Sekolah Gratis
Di sisi lain, apresiasi tinggi diberikan Prof. Dante kepada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Langkah cerdas Pemkot yang merilis program sertifikat bagi anak dengan status Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dinilai sebagai strategi yang sangat efektif. Bahkan, Wamenkes berencana membawa inovasi lokal ini ke tingkat pusat dan mengusulkan reward tambahan agar para orang tua makin bersemangat.
“Nanti akan saya usulkan untuk memberikan insentif, makanan tambahan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi,” tutur Prof Dante. “With program-program seperti ini, cakupan di Banda Aceh bisa lebih tinggi,” jelasnya lagi.
Hoaks Media Sosial Jadi Pemicu Rendahnya Imunisasi Anak di Aceh
Diberitakan sebelumnya, Provinsi Aceh tengah berada dalam kondisi darurat perlindungan kesehatan anak. Serambi Mekah menjadi salah satu wilayah yang menyumbang angka anak tanpa imunisasi atau zero dose terbesar di level nasional.
Administrator Kesehatan Ahli Madya Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan, Edy Hariyanto, tidak menampik bahwa salah satu batu sandungan terbesar di lapangan adalah maraknya disinformasi. Kemenkes menyoroti tajam fenomena tingginya sikap skeptis dan keraguan para orang tua untuk membawa anak mereka ke posyandu akibat termakan berita bohong di media sosial.
“Banyak masyarakat akhirnya menolak imunisasi karena informasi yang diterima hanya hoaks, sementara edukasi yang benar tidak sampai,” katanya di Kota Banda Aceh, Kamis (21/5/2026).
Padahal, dampak dari penolakan ini sudah nyata terjadi. Penyakit lumpuh layu atau polio yang sempat hilang dari bumi nusantara sejak 2014, belakangan ini justru kembali terdeteksi muncul di Aceh akibat hilangnya kekebalan kelompok. (***)


