Pansus DPRD Kebut Revisi Perda Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bergerak cepat mematangkan langkah penanganan dengan menggelar rapat intensif dan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (Foto : Putra/kupas7)

Batam — Masalah sampah di Kota Batam kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bergerak cepat mematangkan langkah penanganan dengan menggelar rapat intensif dan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada Selasa (2/6/2026) siang.

Agenda strategis yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Rudi, bersama sejumlah anggota Pansus. Pertemuan ini secara khusus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para pelaku usaha, serta berbagai unsur perwakilan masyarakat guna menjaring masukan konkret demi menyempurnakan draf regulasi.

Dalam poin pengantarnya, Ketua Pansus Muhammad Rudi menegaskan bahwa persoalan sampah di Batam sudah berada di titik krusial dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Perubahan Perda ini dirancang agar tidak lagi berfokus pada pola konvensional.

Revisi landasan hukum ini nantinya wajib menyentuh dua aspek utama secara seimbang:

  • Aspek Hulu: Optimalisasi sistem pengangkutan sampah langsung dari lingkungan rumah tangga dan pemukiman warga.

  • Aspek Hilir: Modernisasi dan penguatan tata kelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk segera menuntaskan masalah sampah secara menyeluruh. Kita harapkan landasan hukum yang kuat dari Perda baru ini dapat mendorong terwujudnya Batam yang bersih dan asri,” tegas Rudi di hadapan peserta FGD.

Rudi tidak menampik bahwa manajemen pengelolaan sampah di kota industri dan pariwisata seperti Batam merupakan persoalan yang kompleks dan menantang. Kendati demikian, ia optimis sinergi dan iktikad baik dari seluruh elemen mampu memecahkan kebuntuan yang terjadi selama ini.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa keberhasilan dalam menjaga kebersihan kota memiliki korelasi langsung terhadap geliat ekonomi daerah.

“Memang rumit dan menantang persoalan sampah ini, namun jika kita semua bersinergi, insyaallah bisa kita atasi bersama. Jika Batam bersih, asri, dan indah, sudah tentu semakin banyak orang tertarik berkunjung ke Batam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Melalui masukan konstruktif yang dihimpun dari para pelaku usaha dan masyarakat dalam FGD ini, Pansus DPRD Kota Batam berkomitmen melahirkan sebuah regulasi yang aplikatif. Regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, melainkan instrumen hukum yang kuat untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Batam.

Baca Juga :  RPJMD dan Perubahan APBD Disetujui, Pemko Batam Arah Pembangunan 2025-2029