Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengukuhkan supremasinya dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemko Batam atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini tidak hanya sekadar mempertahankan predikat terbaik, melainkan mencetak rekor historis baru. Kota Batam berhasil mempertahankan status WTP ini selama 14 kali berturut-turut tanpa terputus—sebuah bukti nyata dari konsistensi tata kelola birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab selama hampir satu setengah dekade.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, kepada Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Acara penyerahan tersebut digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Selasa (2/6/2026), bersamaan dengan penyerahan LHP LKPD kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepri.
Dalam pidato sambutannya, Emmy Mutiarini menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil akhir dari proses audit komprehensif, independen, dan objektif terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara di tingkat daerah.
Menurut Emmy, penilaian didasarkan pada empat kriteria konstitusional yang sangat ketat:
-
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun seluruh laporan keuangan.
-
Kecukupan pengungkapan (full disclosure) informasi keuangan secara jujur dan transparan.
-
Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) di setiap organisasi perangkat daerah.
-
Kepatuhan mutlak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam realisasi anggaran.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Kota Batam, yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap berbagai rekomendasi konstruktif yang kami berikan dapat segera ditindaklanjuti guna semakin memperkuat benteng akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Emmy Mutiarini.
Plh Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dukungan legislatif dari DPRD Kota Batam. Ia menekankan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya.
“Opini WTP yang ke-14 kalinya secara beruntun ini bukan sekadar penghargaan seremonial di atas kertas. Ini adalah cerminan dari komitmen, integritas, dan budaya kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Li Claudia.
Lebih lanjut, Li Claudia menyatakan bahwa Pemko Batam tidak akan terlena dengan capaian ini. Hasil pemeriksaan dan catatan dari BPK justru akan dijadikan bahan evaluasi makro untuk memperkuat sistem pengawasan internal (internal control) di lingkungan Pemko Batam. Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan efisien.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami kawal dan jaga dengan kerja nyata di lapangan. Pemko Batam berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah. Anggaran yang transparan merupakan fondasi utama untuk mendorong laju pembangunan infrastruktur, menarik investasi, dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima bagi seluruh elemen masyarakat Batam,” tambahnya.
Keberhasilan meraih WTP selama 14 tahun berturut-turut ini mencerminkan harmonisnya sinergitas antara pihak eksekutif (Pemko Batam) dan legislatif (DPRD Kota Batam) dalam fungsi penganggaran dan pengawasan. Tata kelola keuangan yang bersih dari penyimpangan menjadi modal krusial bagi Batam yang saat ini tengah gencar melakukan transformasi ekonomi menjadi kota industri dan pariwisata bertaraf internasional.
Dengan diperolehnya opini WTP atas LKPD TA 2025 ini, masyarakat Kota Batam mendapatkan jaminan kepastian bahwa APBD mereka dikelola dengan standar akuntansi tertinggi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Acara penyerahan LHP BPK tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan ucapan selamat dari berbagai perwakilan instansi yang hadir.


