Tuntaskan Penataan Honorer, Pemko Batam Kini Fokus Jaga Stabilitas Fiskal di Tengah Tantangan Belanja Pegawai

Keterangan : emerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen penuh menyelaraskan administrasi kepegawaian demi pelayanan publik yang profesional, sekaligus menjaga stabilitas kesehatan fiskal daerah. Keberhasilan Pemko Batam dalam menuntaskan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini membawa tantangan baru pada postur anggaran daerah. (Foto : Humas Dskominfo Batam)

Batam [kupas7.id] — Pemerintah Kota (Pemko) Batam berhasil menorehkan capaian krusial dalam reformasi birokrasi. Setelah menuntaskan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara total, kini Pemko Batam menghadapi babak baru: menjaga postur anggaran daerah agar tetap sehat di tengah beban belanja pegawai yang meningkat.

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menpan RB Rini Widyantini secara virtual, Senin (8/6/2026).

Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, memaparkan bahwa Pemko Batam telah melakukan penataan tenaga non-ASN secara masif dan terukur sejak 2021 hingga 2025. Total sebanyak 5.934 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK, mencakup formasi Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis.

“Pada tahun 2026 ini, Pemko Batam sudah tidak ada pengadaan tenaga baru. Penataan tenaga honorer telah rampung total,” ujar Rudi.

Namun, keberhasilan ini membawa konsekuensi pada struktur APBD. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Saat ini, persentase belanja pegawai Pemko Batam mencapai 39,22 persen dari APBD Rp4,30 Triliun, yang dipicu oleh lonjakan anggaran belanja PPPK.

Agar tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai yang telah diangkat sekaligus mematuhi batas maksimal 30 persen, Pemko Batam telah merumuskan empat langkah strategis yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI:

  1. Optimalisasi PAD: Memacu Pendapatan Asli Daerah secara agresif.

  2. Relaksasi Regulasi: Meminta kelonggaran implementasi batas 30 persen selama 4-5 tahun ke depan dengan peta jalan (road map) yang terukur.

  3. DAU Spesifik: Mengusulkan pengembalian alokasi DAU Earmarked khusus untuk pembiayaan gaji PPPK.

  4. Revisi Komponen Belanja: Mengusulkan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dikeluarkan dari komponen Belanja Pegawai dan dialihkan ke Belanja Barang dan Jasa.

Berdasarkan simulasi finansial, Pemko Batam optimistis dapat menekan rasio belanja pegawai di bawah batas aman 30 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Kuncinya adalah dengan menargetkan total APBD menyentuh angka Rp5,7 Triliun.

Melihat tren rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil di kisaran 6,8 persen per tahun, target ini dianggap realistis.

“Target Rp5,7 Triliun sangat mungkin dicapai dalam 3-4 tahun ke depan, dengan catatan tidak ada penambahan jumlah pegawai baru yang masif atau kenaikan regulasi gaji dari pusat selama masa transisi,” pungkas Rudi.

Rapat strategis ini turut diikuti oleh Kepala BPKAD Kota Batam Malik, Kepala BKPSDM Kota Batam Hasnah, serta sejumlah jajaran pimpinan di lingkungan Pemko Batam.

Baca Juga :  Paripurna DPRD Batam, Amsakar Sampaikan Rancanan Perubahan KUA dan PPAS 2025