Batam [kupas7.id] — Aroma tidak sedap kembali menyengat dunia pendidikan Kota Batam. Kali ini, sebuah skandal besar dalam proyek pengadaan buku muatan lokal Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau (Kepri) berhasil dibongkar ke permukaan. Bukan oleh instansi pengawas internal, melainkan oleh gerakan militan tim gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aliansi media online Batam yang melakukan penelusuran senyap selama beberapa pekan terakhir.
Proyek yang menelan anggaran fantastis hingga miliaran rupiah ini bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)—anggaran yang sejatinya dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun diduga kuat beralih fungsi menjadi ladang bancakan oknum tertentu.
Satu hal yang paling menyita perhatian publik dalam investigasi ini adalah keterlibatan PT NJA, vendor penerbit yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Tim investigasi menemukan fakta mengejutkan pada akun operasional resmi perusahaan tersebut. Secara terang-terangan, PT NJA memajang logo relawan politik “Pendekar” (Pendukung Kande Amsakar).
Temuan ini langsung memicu kegaduhan dan kecurigaan publik. Netralitas institusi pendidikan dipertanyakan, sementara aroma kepentingan politik praktis menjelang kontestasi wilayah terasa sangat menyengat di balik proyek literasi ini.
Berdasarkan dokumen, data digital, dan verifikasi lapangan yang dihimpun oleh tim gabungan LSM dan Media, terdapat empat kejanggalan fatal yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dan manipulasi:
1. Akrobat Hukum: Modus Nomor Perizinan Kembar
Kejanggalan pertama menyasar aspek legalitas PT NJA. Dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), perusahaan ini terdeteksi menggunakan taktik yang diduga kuat sebagai tindakan copy-paste ilegal. Bagaimana tidak, satu nomor registrasi yang sama (02200021xxxxx) digunakan secara borongan untuk mencakup empat izin operasional yang berbeda. Praktik manipulasi dokumen ini jelas menabrak aturan hukum administrasi korporasi.
2. Logika yang Dipaksakan: Vendor Mikro Pegang Proyek Raksasa
Ada pertanyaan besar mengenai kredibilitas Dinas Pendidikan Kota Batam dalam menyaring mitra kerja. Secara hukum, PT NJA hanya terdaftar sebagai “Usaha Mikro” dengan modal mentok di angka Rp1 Miliar. Namun di lapangan, perusahaan sekecil ini justru diberi panggung raksasa untuk mengelola proyek pengadaan bernilai miliaran rupiah yang menyasar puluhan ribu siswa di seluruh Batam. Monopoli ini dinilai tidak sehat dan sarat akan pengkondisian pemenang.
3. Manipulasi Umur Perusahaan demi Portofolio
Demi membangun citra sebagai penerbit berpengalaman, PT NJA diduga melakukan digital fraud atau pemalsuan rekam jejak digital. Di hadapan publik dan sistem pengadaan, mereka mengeklaim telah eksis sejak tahun 2000. Sialnya, kebohongan itu runtuh ketika tim investigasi memeriksa salinan akta notaris resmi perusahaan. Dokumen hukum tersebut menyatakan PT NJA baru sah menjadi badan hukum pada tahun 2014. Ada selisih 14 tahun “fiktif” yang diduga sengaja diciptakan demi mengakali syarat lelang.
4. Jerat Konflik Kepentingan Pejabat Berinisial “Q”
Sisi paling ironis dari skandal ini berada di dalam ruang kelas. Buku Kebudayaan Melayu Kepri yang diwajibkan untuk dibeli oleh sekolah-sekolah tersebut ternyata adalah karya dari pejabat strategis di Dinas Pendidikan Kota Batam berinisial “Q”.
”Ini adalah bentuk nyata dari conflict of interest. Buku ini dipaksakan masuk dan wajib dibeli lewat dana BOS, padahal di sekolah-sekolah tidak ada guru pengajar yang kompeten atau kurikulum siap untuk mata pelajaran tersebut,” ujar salah satu perwakilan LSM yang menolak disebutkan namanya demi keamanan, Selasa (9/6/2026).
Upaya untuk mendapatkan perimbangan berita (cover both sides) telah dilakukan secara maksimal oleh tim investigasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT NJA memilih membentengi diri dengan keheningan.
Pesan konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan awak media melalui saluran WhatsApp kepada pimpinan PT NJA berstatus terkirim, namun diabaikan tanpa ada jawaban sepatah kata pun.
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Aliansi LSM dan media Batam menyatakan akan segera menyerahkan seluruh berkas temuan investigasi ini ke pihak Kejaksaan Negeri Batam dan Unit Tipikor Polresta Barelang untuk diusut tuntas.
Publik menanti, apakah hukum akan tajam menyasar para aktor intelektual di balik proyek buku “siluman” ini, atau menguap begitu saja di bawah meja birokrasi. (Tim Redaksi)


