BATAM, [KUPAS7.ID] — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memacu percepatan pembangunan daerah melalui penguatan kolaborasi dengan sektor swasta. Langkah strategis ini kembali membuahkan hasil nyata dengan diresmikannya kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Wasco Engineering Indonesia berupa pembangunan Gedung Perpustakaan Tanjung Uncang.
Fasilitas penunjang pendidikan ini diproyeksikan menjadi episentrum baru bagi peningkatan literasi, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh sumber pengetahuan yang berkualitas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur sosial merupakan bentuk sinergi ideal yang harus terus dipertahankan dan diperkuat. Menurutnya, pembangunan fasilitas publik melalui skema TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) memberikan dampak instan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah Kota Batam menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Wasco Engineering Indonesia yang telah menunjukkan kepedulian nyata lewat pembangunan Gedung Perpustakaan Tanjung Uncang. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi pusat literasi sekaligus ruang belajar yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Rudi memaparkan bahwa keberadaan sebuah perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem pendidikan modern. Tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, perpustakaan daerah di era digital harus mampu menumbuhkan budaya baca, memperluas wawasan global, serta menjadi katalisator dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batam. Targetnya adalah melahirkan generasi muda Batam yang cerdas, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi.
Di sisi lain, ia tidak menampik adanya tantangan klasik dalam pembangunan daerah, di mana volume usulan pembangunan yang datang dari aspirasi masyarakat kerap kali jauh lebih besar dibandingkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia setiap tahunnya.
“Mengingat adanya keterbatasan ruang fiskal pada APBD, maka program CSR dari perusahaan-perusahaan di Batam diharapkan dapat menjadi instrumen penyeimbang (balancing) untuk menutupi gap pembangunan tersebut. Kami sangat berharap perusahaan lainnya dapat mengikuti jejak PT Wasco, bergerak secara terbuka dan koordinatif dengan Bagian Kerja Sama Pemko Batam,” harapnya.
Rudi juga memberikan edukasi dan klarifikasi penting untuk meluruskan persepsi publik mengenai tata kelola CSR.
Ia menegaskan secara transparan bahwa Pemko Batam sama sekali tidak menerima, menguasai, memegang, ataupun menyimpan dana CSR dari perusahaan mana pun ke dalam rekening pemerintah.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, regulasi tata kelola kemitraan ini menempatkan Pemko Batam murni sebagai:
-
Fasilitator dan Koordinator: Menghubungkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan dengan program kerja perusahaan.
-
Penghubung Antar-Lembaga: Menjembatani pihak swasta dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
-
Data Collector (Penghimpun Data): Mencatat rekam jejak realisasi fisik pembangunan yang bersumber dari swasta.
“Kami tegaskan kembali, peran Pemko Batam adalah fasilitator. Pemerintah tidak mengelola uangnya. Data yang dihimpun oleh pemerintah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan CSR yang telah selesai dijalankan secara fisik oleh perusahaan, bukan laporan penggunaan atau pencairan dana yang dikelola oleh birokrasi,” tegas Rudi.
Untuk menjaga akuntabilitas, Pemko Batam telah menyediakan sistem satu pintu. Perusahaan yang berniat menyalurkan CSR dapat memilih daftar kegiatan yang belum terakomodasi APBD melalui portal resmi Forum TJSL/CSR Kota Batam, atau mengusulkan program mandiri yang linier dengan fokus sosial perusahaan mereka.
Prosedurnya dimulai dengan pengiriman surat resmi kepada Wali Kota Batam. Selanjutnya, usulan tersebut akan melewati proses validasi ketat bersama OPD teknis guna memastikan program tersebut:
-
Sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
-
Tidak tumpang tindih (overlapping) dengan proyek pembangunan yang sedang atau akan dibiayai oleh APBD.
-
Selaras dengan arah kebijakan prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
Setelah tervalidasi, eksekusi lapangan—baik itu berupa pembangunan gedung, renovasi sekolah, pengadaan sarana kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemberdayaan UMKM—dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan atau vendor pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh perusahaan.
Rudi menambahkan, data aktivitas CSR yang tercatat di database Pemko Batam saat ini diakui belum sepenuhnya mencerminkan totalitas pergerakan CSR di lapangan. Hal ini terjadi karena masih banyak pelaku usaha yang memilih menyalurkan bantuan mereka secara mandiri dan langsung kepada yayasan, rumah ibadah, sekolah, maupun komunitas di lingkungan sekitar operasional perusahaan tanpa melakukan koordinasi atau pelaporan ke pemerintah daerah.
Padahal, pelaksanaan TJSL/CSR di Indonesia telah diatur secara ketat melalui payung hukum yang kokoh, di antaranya:
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pemko Batam berkomitmen penuh untuk terus memperluas kemitraan strategis ini ke berbagai sektor krusial lainnya seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.
“Dalam operasionalisasinya, program CSR ini diarahkan dan diasistensi secara ketat oleh perangkat daerah pengampu. Kami menjamin dan memastikan bahwa seluruh program yang dikoordinasikan dengan Pemko Batam senantiasa taat asas, transparan, dan sepenuhnya patuh terhadap hukum serta perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Rudi.


