JAYAPURA, [KUPAS7.ID] — Wakil Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Haris Richard Yokhu menekankan pentingnya akurasi data yang dikumpulkan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
“Jangan main-main dengan data. Data sensus ekonomi ini akan kami gunakan untuk pembangunan ke depan. Jika data tidak benar dan tidak akurat, justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura,” tegasnya saat menutup kegiatan pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang telah berlangsung selama hampir satu pekan di Sentani.
Haris berharap melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dipetakan dan dikembangkan secara optimal. Selain itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi dengan membantu menjaga keamanan para petugas selama bertugas di kampung-kampung dan kelurahan.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah distrik dan kepala kampung.
“Agar pelaksanaan sensus ekonomi ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat telah mengetahui lebih awal mengenai kegiatan pendataan,” tambahnya.
Haris mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Jayapura bukan pekerjaan yang mudah karena mencakup 139 kampung, sejumlah kelurahan, dan 19 distrik yang tersebar di wilayah kabupaten.
Meski demikian, ia optimistis petugas yang telah mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Saya percaya peserta yang sudah diberikan pelatihan oleh para instruktur akan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ke depan mereka akan menghadapi berbagai tantangan di lapangan dan tugas kita adalah mendoakan agar mereka dapat bekerja dengan baik,” katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura, Geressida Sihombing, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurutnya, pendataan dilakukan terhadap berbagai jenis usaha, mulai dari usaha menengah dan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah (door to door).
“Petugas yang kami siapkan sebanyak sekitar 140 orang pencacah lapangan (PCL), 25 orang pengawas lapangan (PML), serta koordinator yang bertugas menangani berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan sensus,” jelas Geressida.
Ia mengatakan seluruh proses pendataan menggunakan perangkat berbasis Android yang telah dilengkapi sistem geotagging untuk memastikan lokasi pendataan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rumah yang didata akan memiliki titik koordinat sehingga seluruh proses pendataan dapat dipantau dan diverifikasi. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi gambaran riil kondisi perekonomian masyarakat,” katanya.
Selain pendataan langsung ke lapangan, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan besar dan instansi tertentu melalui sistem pengisian data secara daring atau email.
Geressida menambahkan, manfaat utama Sensus Ekonomi 2026 adalah untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Terkait rekrutmen petugas, ia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan BPS.
“Rekrutmen petugas dilaksanakan sesuai SOP sehingga kami yakin petugas yang terpilih memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pendataan secara profesional,” pungkasnya. (***)


