Fraksi DPRD Batam Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Keterangan : rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Isyarat positif ini ditandai dengan persetujuan bulat dari seluruh fraksi dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin. Turut mendampingi di meja pimpinan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Dari jajaran eksekutif, hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur Pemerintah Kota (Pemko) Batam, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam yang memberikan nuansa kultural dalam jalannya sidang.

Ketua DPRD Batam Kamaluddin menjelaskan bahwa paripurna kali ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yang digelar pada Rabu (10/6/2026). Kala itu, Wali Kota Batam telah secara resmi menyerahkan nota keuangan dan draf Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 kepada pihak legislatif untuk ditelaah.

“Hari ini adalah momentum bagi fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam untuk menyampaikan pandangan umum, catatan, maupun evaluasi mereka terhadap Ranperda berkenaan sebelum kita melangkah ke tahapan komisi dan badan anggaran,” ujar Kamaluddin di hadapan forum sidang.

Sebelum penyampaian pandangan dimulai, sempat terjadi dinamika kecil yang menarik. Pimpinan dewan meminta para ketua fraksi untuk maju ke meja pimpinan guna menyepakati mekanisme persidangan. Setelah berdiskusi selama kurang lebih lima menit, disepakati metode efisiensi waktu: dokumen pandangan umum diserahkan secara tertulis, sedangkan poin-poin krusial disampaikan secara ringkas dari meja masing-masing fraksi.

Baca Juga :  Gemerlap Penutupan Porkot Batam VI: Sekupang Juara Umum, Harapan Baru Pembinaan Atlet Mengemuka

Sesi penyampaian pandangan umum dibuka oleh Fraksi NasDem yang diwakili oleh Arlon Verysto. NasDem menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembahasan anggaran ini ke tingkat yang lebih teknis. Langkah serupa langsung diikuti oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Setia Putra Tarigan.

Sesuai dengan khazanah budaya lokal, Tarigan membuka pandangannya dengan bait pantun Melayu yang memuat pesan persatuan:

“Air jernih dalam perigi, tempat mandi anak dara. Mari kita bersatu hati, wujudkan Batam maju sejahtera.”

Secara bergantian, sinyal persetujuan tanpa interupsi berarti mengalir deras dari fraksi-fraksi lainnya. Dukungan tertulis diserahkan berturut-turut oleh Tapis Dabal Siahaan (Fraksi PDI Perjuangan), Jimi Siburian, SH (Fraksi Partai Golkar), Haji Sulaiman (Fraksi PKS), serta Amirsyah (Fraksi PKB). Ketegasan untuk melanjutkan pembahasan juga disuarakan oleh gabungan kekuatan politik Fraksi PAN-Demokrat-PPP yang dikomandoi langsung oleh Safari Ramadhan.

Meskipun seluruh fraksi memberikan “karpet merah” bagi kelanjutan Ranperda ini, catatan kritis dan apresiasi tetap mewarnai jalannya sidang paripurna. Sorotan tajam datang dari Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui juru bicaranya, Sony Christanto.

Sony secara khusus mengapresiasi kinerja laporan keuangan Pemko Batam yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan opini WTP yang ke-14 kalinya secara berturut-turut oleh Pemerintah Kota Batam. Ini adalah bukti komitmen tata kelola keuangan yang transparan,” kata Sony.

Namun, Fraksi Hanura-PSI-PKN juga menitipkan pesan penting agar Pemko Batam tidak berpuas diri dengan sekadar status administratif.

“Kami berharap prestasi ini linier dengan realitas di lapangan. Ke depan, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun ketepatan sasaran belanja daerah harus terus ditingkatkan, sehingga stimulus APBD bisa dirasakan lebih masif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Batam,” pungkasnya tegas.

Dengan diserahkannya seluruh berkas pandangan umum dari sembilan fraksi DPRD kepada meja pimpinan, maka fase pertama evaluasi laporan keuangan daerah tahun 2025 ini dinyatakan rampung.

Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, menutup sidang dengan menetapkan agenda krusial berikutnya, yaitu mendengarkan jawaban resmi dari pihak eksekutif.

“Tahapan selanjutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap seluruh pandangan umum fraksi yang telah disampaikan hari ini. Rapat paripurna tersebut telah kami jadwalkan pada Rabu, 17 Juni 2026,” tutup Kamaluddin sembari mengetuk palu sidang.

Melalui hasil paripurna ini, dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah senilai triliunan rupiah tersebut kini resmi memasuki fase bedah anggaran secara mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.