Batam Raih WTP 14 Kali Beruntun, Pemko dan DPRD Komit Optimalkan APBD 2025 untuk Kesejahteraan Warga

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting: mendengarkan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting: mendengarkan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026) siang.

Rapat yang berlangsung dinamis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Batam, I Haji Aweng Kurniawan  dan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda.

Dari pihak eksekutif, Wali Kota Batam diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah, yang hadir bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana paripurna semakin khidmat dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta insan pers.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah.

“Sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, agenda berikutnya adalah mendengarkan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Batam,” ujar Kamaluddin.

Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Batam, Firmansyah mengawali dengan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi atas kritik dan saran konstruktif mereka. Momen ini juga menjadi panggung pembuktian prestasi, di mana Pemko Batam mengucapkan terima kasih atas dukungan legislatif sehingga Batam sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Pemerintah Kota Batam secara gamblang menjawab catatan-catatan strategis yang dilemparkan oleh 7 fraksi DPRD Batam:

1. Kemandirian Fiskal & Evaluasi Belanja (Fraksi NasDem & Gerindra)

  • Kemandirian Fiskal: Pemko sepakat meningkatkan PAD lewat digitalisasi penuh (QRIS, virtual account, dompet digital) hingga bekerja sama dengan SPAM Batam serta membenahi tata kelola parkir dan relaksasi PBB.

  • Realisasi Belanja (90,44%): Dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, sisa hasil tender, kendala lahan, hingga putus kontrak. Ke depan, Pemko berjanji mempercepat proses lelang dan memperketat monitoring.

2. Anggaran Berorientasi Azas Manfaat (Fraksi PDI Perjuangan & Golkar)

  • Pemko menegaskan keberhasilan APBD bukan sekadar serapan tinggi, melainkan dampak nyata pada pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

  • Terkait rendahnya Belanja Tidak Terduga (BTT), dijelaskan bahwa anggaran tersebut memang sangat dijaga dan hanya keluar untuk kondisi darurat atau kejadian luar biasa.

3. Isu Sosial, UMKM, dan Budaya (Fraksi PKS & PKB)

  • Menjawab PKS, Pemko memaparkan strategi mitigasi banjir, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penekanan pengangguran, hingga pelestarian budaya Melayu di sekolah.

  • Merespons PKB, pemerintah berkomitmen mengevaluasi kinerja BUMD agar menyumbang PAD lebih maksimal, serta menggenjot belanja modal seperti pengembangan RSUD.

4. Aset Daerah Melejit (Fraksi PAN-Demokrat-PPP & Hanura-PSI-PKN)

  • Pemko mengumumkan kabar baik bahwa nilai aset Pemerintah Kota Batam kini telah mencapai Rp13,72 triliun disertai kenaikan ekuitas daerah.

  • Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pemko menjadikannya bahan evaluasi total agar penyerapan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur semakin optimal ke depan.

Langkah Selanjutnya: Marathon di Badan Anggaran

Usai pembacaan jawaban setebal komitmen pemerintah tersebut, Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin langsung menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat. Berkas RPP ini akan langsung digodok oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam.

“Mengingat pentingnya Ranperda ini dalam penyusunan Ranperda APBD serta waktunya yang terbatas, kepada Badan Anggaran agar segera melakukan pembahasan,” tegas Kamaluddin sembari mengetuk palu menutup rapat paripurna.

Paripurna ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif di Batam tetap berjalan harmonis demi memastikan setiap rupiah APBD 2025 dipertanggungjawabkan dengan transparan demi kemajuan Kota Batam.

Baca Juga :  Yusuf Terpilih Kembali, PKS Batam Siap Kokoh Bersama Majukan Kota Batam