BATAM, [KUPAS7.ID] — Dunia pendidikan anak usia dini di Kota Batam menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membedah dugaan ketidaksesuaian administrasi dan legalitas penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB/Playgroup) milik Yayasan Djuwita Prakarsa Kota Batam, Rabu (17/6/2026).
RDPU yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi IV lainnya.
Demi mendapatkan gambaran persoalan secara utuh dan transparan, jajaran legislatif sengaja mempertemukan seluruh pihak terkait (stakeholders). Mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Dewan Pendidikan Kota Batam, Ketua Yayasan Djuwita Prakarsa, perwakilan masyarakat dan orang tua wali murid, hingga tim kuasa hukum dari LBH “No Viral No Justice”.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk menjelaskan bahwa pemanggilan lintas sektor ini merupakan bentuk respons cepat dewan atas laporan resmi dari masyarakat. Laporan tersebut mencakup kekhawatiran terkait aspek legal formal operasional lembaga pendidikan anak usia dini itu.
“Kita berupaya mendapatkan klarifikasi langsung dan mencarikan titik temu persoalan ini,” tegas Dandis dengan nada lugas saat memimpin jalannya rapat.
Dandis menambahkan, forum RDPU ini didesain sebagai wadah terbuka agar semua pihak, baik dari eksekutif, pihak yayasan, maupun perwakilan warga, dapat memaparkan penjelasan, data, dan argumentasi masing-masing secara objektif tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, setiap pihak diberikan ruang untuk memaparkan dokumen pembuktian dan klarifikasi seputar status administrasi operasional yayasan.
Menyikapi berkas-berkas yang masuk, Komisi IV DPRD Kota Batam menegaskan tidak akan gegabah. Lembaga legislatif ini berkomitmen untuk mempelajari secara mendalam seluruh dokumen dan regulasi yang berlaku sebelum menelurkan rekomendasi resmi dewan.
Dandis berharap, polemik yang menyelimuti Playgroup Yayasan Djuwita Prakarsa ini bisa segera tuntas dengan solusi terbaik, transparan, dan taat hukum. Terpenting, penyelesaian masalah ini wajib mengedepankan hak psikologis dan masa depan anak didik.
“Fokus utama kita dalam penyelesaian ini adalah mengedepankan kepentingan terbaik para peserta didik serta iklim dunia pendidikan di Kota Batam agar tetap sehat dan legal,” pungkas Dandis.


