Kodaeral IV Dukung Kemenko Polkam Lindungi PMI dari Judi Online dan Online Scam

Keterangan : Kegiatan Public Awareness Campaign yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam RI). Acara berskala besar ini berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Jodoh, Batam. (Foto : Dispen Kodaeral IV)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Letak geografis Kota Batam yang strategis di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikannya salah satu pintu keluar utama sekaligus wilayah paling rawan terhadap praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Menghadapi ancaman yang kian kompleks ini, jajaran TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral IV mempertegas komitmennya dalam memperkuat lini pertahanan dari kejahatan transnasional.

Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IV, Laksamana Muda (Laksda) TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Asintel Dankodaeral IV, Kolonel Mar Adi Sucipto, S.T., M.Tr.Hanla., dalam agenda Public Awareness Campaign yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam RI). Acara berskala besar ini berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Jodoh, Batam, Kamis (18/6/2026).

Kampanye nasional ini secara khusus membedah strategi Pelindungan dan Penanganan PMI Non-Prosedural serta Warga Negara Indonesia (WNI) Bermasalah pada sektor online scam (penipuan daring) dan judi online di luar negeri.

Agenda krusial ini dihadiri oleh jajaran lintas sektoral, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, hingga berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki peran vital dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pemaparannya, forum ini mengungkap fakta mencengangkan mengenai pergeseran modus operandi sindikat perdagangan manusia. Jika dahulu para korban umumnya disalurkan sebagai buruh domestik atau pekerja kasar ilegal, kini para pelaku menyasar generasi muda yang melek teknologi untuk dijadikan “budak digital” (digital slavery).

Para peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana para sindikat menjebak korban melalui lowongan kerja palsu di media sosial dengan iming-iming gaji tinggi. Begitu tiba di negara tujuan, paspor mereka ditahan dan mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan sebagai operator judi online serta penipuan online scam internasional yang merugikan banyak korban di berbagai belahan dunia.

Baca Juga :  Sambil Ngopi di Warung Pasar Pelita, TNI-Polri dan Perangkat RT/RW Perkuat Komitmen Jaga Kamtibmas

Selain memetakan pola kejahatan baru tersebut, Kemenko Polkam bersama instansi terkait juga merumuskan langkah-langkah preventif yang lebih agresif. Rencana aksi ini meliputi penguatan mekanisme perlindungan hukum di hulu, deteksi dini di pintu-pintu keberangkatan, hingga prosedur taktis penyelamatan dan pemulangan WNI yang telah terlanjur menjadi korban eksploitasi di luar negeri.

Keikutsertaan Kodaeral IV dalam kegiatan ini merupakan bentuk sokongan penuh militer terhad (ap instansi sipil demi menegakkan kedaulatan warga negara. Sebagai komando daerah kelautan, Kodaeral IV memiliki peran strategis dalam mengawasi jalur-jalur tikus di perairan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan pekerja ilegal.

Melalui kampanye kesadaran publik yang masif ini, diharapkan tidak ada lagi sekat birokrasi dalam penanganan TPPO. Sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat menjadi harga mati untuk memutus mata rantai keberangkatan PMI non-prosedural. Langkah kolektif ini diharapkan mampu membentengi harkat dan martabat WNI dari cengkeraman industri kejahatan siber internasional. (***)