Kuota Jalur Afirmasi PPDB SMA Bontang 2026 Buka 30 Persen Tanpa SKTM

Foto Istimewah

BONTANG, [KUPAS7.ID] – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Kalimantan Timur untuk tahun ajaran 2026/2027 kembali memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas melalui jalur afirmasi.

Pada pelaksanaan SPMB kali ini, jalur afirmasi mendapat alokasi kuota sebesar 30 persen dari total daya tampung setiap sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bontang, Suyanik, menjelaskan bahwa jalur afirmasi ditujukan untuk memastikan peserta didik dari kelompok rentan tetap memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

“Tujuannya adalah agar mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, calon peserta didik dari keluarga kurang mampu wajib melampirkan bukti kepesertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Data tersebut harus tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Suyanik menegaskan bahwa dokumen yang digunakan tidak boleh berupa kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Dokumen yang digunakan harus sesuai ketentuan. Tidak bisa menggunakan kartu BPJS kesehatan ataupun SKTM sebagai pengganti bukti keikutsertaan program bantuan sosial yang diakui,” katanya.

Dalam proses pendaftaran, peserta yang mendaftar melalui jalur afirmasi akan diprioritaskan diterima di sekolah yang lokasinya paling dekat dengan domisili sesuai data pada Kartu Keluarga (KK). Namun, calon murid tetap dapat memilih sekolah yang berada dalam wilayah penerimaan yang sama.

Untuk memastikan validitas data, setiap pendaftar jalur afirmasi diwajibkan melampirkan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan kesediaan diproses sesuai hukum apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan.

Baca Juga :  Detik-Detik Siswa SMPN 26 Palembang Ditemukan Tewas di Parit Belakang Sekolah, Guru Bongkar Fakta

“Integritas data menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, orang tua harus menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan,” tutur Suyanik.

Ia menambahkan, jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Cabang Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.

“Jika terbukti melakukan pemalsuan, tentu ada sanksi yang akan dikenakan sesuai aturan. Karena itu kami mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk mengikuti proses pendaftaran secara jujur dan sesuai persyaratan,” pungkasnya. (***)