Finalisasi Ranperda PSU Perumahan Batam: Jamin Kepastian Hukum untuk Konsumen dan Pengembang Properti

Keterangan : Pansus DPRD Kota Batam yang sukses menuntaskan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dalam rapat pleno finalisasi bersama eksekutif. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Sebagai kota dengan pertumbuhan sektor properti yang sangat agresif, Kota Batam membutuhkan regulasi tata ruang yang adaptif namun tetap protektif. Langkah strategis ini diwujudkan oleh Pansus DPRD Kota Batam yang sukses menuntaskan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dalam rapat pleno finalisasi bersama eksekutif, Selasa (23/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Djoko Mulyono dan Wakil Ketua Pansus Ir. H. Suryanto ini menitikberatkan pada standarisasi penyerahan urusan PSU dari pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Batam agar roda bisnis properti tetap berjalan sehat dan akuntabel.

Djoko Mulyono menjelaskan, perpanjangan waktu 60 hari kerja yang sempat diambil oleh Pansus dimanfaatkan secara optimal untuk berdialog dan menyerap masukan. Langkah ini diambil agar instrumen hukum yang dilahirkan tidak memberatkan iklim investasi, namun tetap memberikan jaminan perlindungan hak bagi masyarakat selaku konsumen perumahan.

“Kami melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap berbagai substansi di dalam draf. Penyesuaian-penyesuaian ini penting untuk memastikan adanya sinkronisasi yang utuh dengan aturan perundang-undangan di atasnya, termasuk aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Djoko.

Menurutnya, aturan baru ini nantinya akan memuat indikator baku mengenai spesifikasi teknis jalan, jaringan drainase, penerangan jalan umum (PJU), tempat pemakaman, hingga ruang terbuka hijau yang wajib disediakan pengembang sebelum menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Pemko Batam.

“Keberadaan Perda PSU Perumahan ini nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman yang sejelas-jelasnya bagi para pengembang maupun pemerintah. Investor butuh kepastian regulasi untuk menghitung biaya investasi, sementara pemerintah wajib memastikan hak masyarakat terpenuhi dengan baik,” tambah politisi senior ini.

Baca Juga :  Wakil Ketua II DPRD Hadiri Pelantikan Pengurus BWI Perwakilan Batam