Batam Cetak Sejarah Baru, Perda PSU Perumahan Resmi Disahkan! Solusi Total Fasum-Fasos Telantar

Keterangan : Rapat Paripurna dengan agenda penting: mendengarkan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Rantai polemik penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan yang bertahun-tahun melilit Kota Batam akhirnya resmi terputus. Melalui ketukan palu sidang paripurna, DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif, Rabu (24/6/2026).

Rapat paripurna bersejarah yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Batam ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Hadir dalam momentum krusial ini, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran eselon Pemerintah Kota Batam, perwakilan BP Batam, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Sebelum palu sidang diketuk, pimpinan rapat H. Aweng Kurniawan menegaskan bahwa berdasarkan hasil rapat konsultasi final, seluruh materi muatan—baik dari sisi substansi hukum maupun rincian teknis—telah rampung dan disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi.

“Pansus Ranperda Penyelenggaraan PSU Perumahan telah menyampaikan bahwa seluruh pembahasan telah selesai dilaksanakan, baik materi maupun teknis lainnya. Dengan demikian, Pansus dapat menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna hari ini,” ujar Aweng Kurniawan membuka jalan pengesahan.

Persetujuan pun diraih secara aklamasi. Saat Aweng melontarkan pertanyaan kunci mengenai kesiapan ranperda ini disahkan, seruan “setuju” menggema kompak dari seluruh anggota dewan yang hadir, disusul satu ketukan palu sidang yang menandai lahirnya payung hukum baru bagi warga Batam.

Wakil Ketua Pansus PSU Perumahan, Ir. H. Suryanto, dalam laporan komprehensifnya memaparkan bahwa lahirnya regulasi ini merupakan buah dari perjalanan panjang sejak November 2025 hingga Juni 2026. Pansus bahkan sempat melakukan studi banding ke Dinas Perumahan Kota Bogor, konsultasi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, hingga penyelarasan hukum di Provinsi Kepri.

Suryanto menggarisbawahi, selama ini Pemko Batam hanya bersandar pada Peraturan Wali Kota (Perwako) untuk menindak persoalan fasum/fasos. Akibatnya, pemda sangat tumpul ketika harus melakukan penegakan hukum atau mengambil tindakan tegas terhadap pengembang (developer) nakal di lapangan.

“Pada kondisi yang demikian, Pemerintah Kota Batam tentu mempunyai keterbatasan untuk bisa cepat bertindak karena instrumen hukum yang ada saat ini bukan merupakan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, keberadaan Perda ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Suryanto.

Menanggapi pengesahan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pansus DPRD Batam. Amsakar menegaskan, Perda ini didesain secara strategis untuk melindungi hak konstitusional masyarakat atas hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2011.

Melalui Perda ini, pengembang wajib membangun dan memelihara infrastruktur dasar mulai dari jalan lingkungan, drainase, sistem sanitasi, TPS sampah, hingga Ruang Terbakh Hijau (RTH) sesuai site plan.

Hebatnya, Perda ini juga menjawab dualisme karakteristik khusus Batam dengan mengunci mekanisme koordinasi ketat bersama BP Batam terkait legalitas dan hak pengelolaan lahan atas aset PSU yang diserahkan. Regulasi ini bahkan memberikan diskresi bagi pemerintah untuk menyita dan mengambil alih aset perumahan lama yang telantar.

“Peraturan daerah ini memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya (kabur) atau masa alokasi lahannya telah berakhir. Sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik (perbaikan APBD) dapat terus berjalan,” urai Amsakar Achmad dalam pendapat akhirnya.

Sidang paripurna istimewa ini dipungkasi dengan penandatanganan dokumen keputusan bersama antara pimpinan DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam, menandai fajar baru tata kelola permukiman yang tertib, terukur, dan berkepastian hukum di Kota Batam.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Hadiri Pisah Sambut Danlanud Hang Nadim, Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Lembaga