Pemko Batam Kebut Ranperda Penataan 37 Kampung Tua, Kuatkan Payung Hukum

Keterangan : Sekda Batam, Firmansyah, memberi keterangan kepada wartawan usai membuka Konsultasi Publik Rancangan Kajian Naskah Akademik Penyusunan Ranperda tentang Penataan Kampung Tua di Harris Hotel Batam Center. (Foto : Humas Diskominfo Batam)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus melestarikan kawasan bersejarah di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Kajian Naskah Akademik Penyusunan Ranperda tentang Penataan Kampung Tua di Harris Hotel Batam Center, Senin (29/6/2026).

Acara penting ini dihadiri oleh kalangan akademisi, instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta camat dan lurah dari berbagai kawasan Kampung Tua di Batam.

Firmansyah menyampaikan bahwa peningkatan status hukum ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan daerah guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selama ini, legalitas penetapan 37 titik Kampung Tua di Batam baru mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

“Bapak Wali Kota Amsakar Achmad dan Ibu Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menitipkan pesan agar Ranperda ini segera kita tuntaskan. Ke depan harus kita kuatkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Ini penting agar 37 Kampung Tua di Kota Batam memiliki kepastian hukum yang lebih kuat,” ujarnya.

Dengan ditingkatkannya dasar hukum menjadi Perda, regulasi ini nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih mengikat. Perda tersebut bakal menjadi pedoman utama dalam proses penataan, perlindungan, pemanfaatan, serta pengembangan kawasan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim.

Pemko Batam menegaskan bahwa forum konsultasi publik ini menjadi tahapan kritikal untuk menghimpun berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Melalui ruang dialog terbuka ini, naskah akademik dan substansi Ranperda akan disempurnakan terlebih dahulu sebelum masuk ke meja pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Tujuannya agar aturan yang disahkan nantinya bersifat implementatif, berkualitas, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Baca Juga :  Serap Aspirasi di Bengkong, Wali Kota Amsakar Pastikan Pendidikan dan Kemudahan UWT Jadi Prioritas

Kehadiran Perda Penataan Kampung Tua ini diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru yang menjaga keseimbangan antara modernisasi Kota Batam sebagai kota industri dan pariwisata, dengan pelestarian sejarah, budaya, serta kearifan lokal masyarakat tempatan.