Rembug Warga NU Jabodetabek Desak Transparansi dan Audit PBNU Jelang Muktamar 2026

JAKARTA, [KUPAS7.ID] – Rembug Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek menyampaikan berbagai masukan terkait tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar NU 2026. Forum yang diselenggarakan di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, pada Minggu (28/6/2026), menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme organisasi.

Rektor Universitas Terbuka Prof. Ali Muktiyanto menegaskan bahwa warga NU memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga organisasi yang lebih besar daripada pengurus.

Ia menyebutkan bahwa sebagai warga NU, mereka memiliki kewajiban moral yang lebih besar dibandingkan pengurus PBNU itu sendiri.

“Sebelum lahir saya sudah menjadi bagian dari NU. Jadi, sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah,” ujarnya.

Menurut dia, memasuki abad kedua NU, tantangan organisasi bukan lagi sekadar melanjutkan perjuangan sejarah, melainkan membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menyoroti bahwa hampir semua institusi saat ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU masih belum sampai ke tingkat tersebut.

“Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola,” tambahnya.

Ali juga menyampaikan pentingnya audit terhadap PBNU.

Menurutnya, audit tidak akan efektif jika organisasi belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai.

Ia menilai bahwa laporan keuangan sering kali hanya mencakup arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan harus lebih komprehensif.

“Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif,” tegasnya.

Ia mengusulkan empat agenda pembenahan bagi kepengurusan PBNU mendatang, yaitu:

  • Memperkuat perencanaan keuangan agar program organisasi tidak bergantung pada sumbangan atau iuran yang bersifat insidental.
  • Memperkuat sistem pengawasan internal karena budaya organisasi selama ini masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal.
  • Membangun manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, termasuk dalam pengelolaan sektor usaha.
  • Menyusun laporan akuntabilitas yang terbuka dan dapat diakses publik guna meningkatkan kepercayaan warga NU.
Baca Juga :  Surya Darmadi Minta Pindah dari Nusakambangan

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya Dr. KH Amin Mudzakkir menilai potensi ekonomi NU sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal.

Ia memberikan contoh keberhasilan koperasi pesantren seperti Sidogiri, Al-Ittifaqiyah, dan Sunan Drajat yang dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi berbasis pesantren.

“Ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan PBNU. Negara juga memiliki peran besar untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung berkembangnya entitas ekonomi lokal berbasis pesantren,” katanya.

Direktur Eksekutif INFID Khoirun Nikmah menyatakan bahwa Muktamar NU 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi internal.

Ia mengutip buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang menyebut institusi inklusif menjadi fondasi kemajuan, sedangkan institusi yang bersifat ekstraktif cenderung melahirkan kemunduran.

“Politik menentukan ekonomi. Karena itu, kualitas tata kelola organisasi akan sangat menentukan masa depan NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia,” ujar Khoirun.

Rembug Warga NU se-Jabodetabek berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat menjadi masukan bagi Muktamar NU pada 1–5 Agustus 2026 guna mewujudkan tata kelola PBNU yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. (***)