KARIMUN, [KUPAS7.ID] – Kasus sengketa lahan seluas 112 hektare di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, kini resmi bergulir di ranah hukum. Ahli waris dari Jap Neng Meng alias Ameng memenuhi undangan klarifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri), setelah dilaporkan oleh seorang pembeli lahan bernama Laubun Hian alias Ahyan atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan.
Kuasa hukum terlapor, Ilpan Rambe, mengungkapkan bahwa kliennya dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri. Namun, di balik pelaporan tersebut, pihak terlapor membeberkan sejumlah kejanggalan besar terkait legalitas surat tanah dan dugaan intimidasi yang menyeret nama mantan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Ilpan menjelaskan, konflik mencuat setelah Ahyan melaporkan kliennya ke Polda Kepri pada 24 April 2026. Laporan tersebut didasari atas pembelian 59 surat sporadik dari seseorang bernama Junaidi pada tahun 2010 senilai Rp1 miliar.
Namun, Ilpan menilai ada ketidaksinkronan data yang fatal dalam dokumen sporadik penguasaan fisik tersebut.
“Dalam surat itu dinyatakan Junaidi telah mengelola lahan sejak tahun 1970, padahal Junaidi sendiri lahir pada tahun 1970. Ini sudah tidak sinkron. Terlebih, tanda tangan Pak Ameng (ayah klien kami) diduga kuat dipalsukan dalam 59 dokumen sporadik tersebut,” kata Ilpan Rambe, usai mendampingi kliennya di Mapolda Kepri, Kamis (2/7/2026).
Pihak terlapor menegaskan bahwa keluarga mereka telah menguasai dan merawat lahan eks kebun karet tersebut secara fisik selama 58 tahun—sejak tahun 1968—atas mandat dari pemilik awal, Lim Hong Mok (warga Singapura). Berdasarkan surat klarifikasi dari Kanwil BPN Kepri, dokumen ‘Gambar Situasi’ tahun 1971 dan 1974 yang diklaim pihak pelapor bukanlah bukti sah kepemilikan hak atas tanah.
Konflik ini diduga kian meruncing lantaran lahan seluas 112 hektare tersebut menyimpan potensi kekayaan alam berupa kandungan bauksit yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Siti Madinatul Munawarah (52), istri dari Atan (salah satu ahli waris terlapor), membeberkan bahwa pada April 2025 lalu, pelapor (Ahyan) datang ke lokasi mendampingi mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengambil sampel bauksit. Di lokasi itulah, keluarga mengaku mendapat intimidasi psikologis.
“Pak Nurdin datang bilang mau lihat kebunnya. Dia juga bilang ke kami, ‘jangan tamak, orang kecil jangan lawan orang besar’. Kami tidak melawan, kami di sini menderita, mata pencaharian kami disetop, kami cuma minta keadilan hukum kepada Pak Presiden Prabowo,” tangis Siti.
Demi mencari keadilan, kuasa hukum terlapor menyatakan telah menyurati berbagai instansi pusat di Jakarta, termasuk Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, Komisi II DPR RI, hingga Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. (Red/Kupas7.id)


