BATAM, [KUPAS7.ID] – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bergerak cepat menuntaskan agenda penting kedewanan. Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Batam, Banggar menggelar rapat sinkronisasi dan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Selasa (7/7/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus Koordinator Banggar, Haji Aweng Kurniawan. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa agenda ini bertujuan menyatukan persepsi dan memfinalisasi seluruh poin pembahasan sebelum dibawa ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi.
“Hari ini kita menyinkronkan hasil pembahasan dan memfinalisasikan pembahasan RPP APBD. Rencananya besok hasil pembahasan Banggar akan kita laporkan dalam rapat paripurna agar Ranperda ini dapat disahkan,” ujar Aweng.
Proses pengawasan anggaran ini tidaklah instan. Aweng membeberkan bahwa Banggar bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam telah melakukan pembahasan secara intensif selama hampir satu bulan terakhir. Komitmen untuk menyelesaikan regulasi ini secara tepat waktu memaksa kedua belah pihak menggelar rapat maraton yang kerap berlangsung hingga malam hari.
Kerja keras tersebut membuahkan hasil positif berkat transparansi data yang disajikan oleh pihak eksekutif. Seluruh dokumen penunjang yang dibutuhkan oleh tim legislatif berhasil dipenuhi dengan baik.
“Saya kira hampir semua data yang diminta Banggar sudah disediakan oleh OPD sehingga pembahasan ini dapat kita tuntaskan sesuai target,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aweng menjelaskan bahwa mekanisme pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan amanat tegas dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses di tingkat Banggar digulirkan setelah paripurna DPRD menyetujui penyampaian draf dari Walikota Batam.
“Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah dokumen hukum akhir tahunan yang memuat laporan keuangan daerah atas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diajukan kepala daerah untuk dievaluasi dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda),” pungkas legislator Gerindra tersebut.
Dengan rampungnya tahap sinkronisasi ini, Banggar DPRD Kota Batam optimistis laporan keuangan daerah TA 2025 tersebut siap disahkan menjadi Perda dalam sidang paripurna terdekat demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Melayu.


