Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis VS Perbaikan Sekolah Rusak

Ilustrasi

JAKARTA, [KUPAS7.ID] — Saat ini, banyak ruang kelas di berbagai daerah Indonesia mengalami kerusakan yang cukup serius. Dinding retak, atap bocor, lantai rusak, dan bahkan bangunan yang nyaris roboh menjadi keadaan yang sering ditemui. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran. Di tengah kondisi seperti ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlihat mendapat perhatian lebih besar dibandingkan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Kontras ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, ada fasilitas layanan publik yang baru dan lengkap, sedangkan di sisi lain, banyak anak-anak masih belajar di ruang kelas yang tidak aman. Ini menjadi isu penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Anggaran untuk MBG vs. Perbaikan Sekolah

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp228 triliun untuk program MBG. Bahkan, usulan anggaran tahun 2027 meningkat menjadi Rp270 triliun. Sementara itu, estimasi kebutuhan biaya untuk memperbaiki seluruh ruang kelas rusak di Indonesia hanya berkisar antara Rp40,7 triliun hingga Rp96,5 triliun. Dengan kata lain, biaya perbaikan sekolah hanya sekitar 42% dari anggaran MBG tahun 2026.

Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah. Namun, situasi ini memunculkan pertanyaan: Apakah pemerintah benar-benar fokus pada solusi akar masalah pendidikan, atau justru lebih mementingkan program yang terlihat secara politik?

Evaluasi Program MBG yang Belum Tuntas

Masalahnya bukan semata-mata soal besar kecilnya anggaran. Yang menjadi persoalan adalah belum adanya evaluasi independen dan transparan mengenai efektivitas program tersebut. Hingga kini, publik belum memperoleh gambaran yang memadai mengenai dampak MBG terhadap status gizi, kualitas pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Baca Juga :  Pendaftaran Beasiswa TWH 2026, S2 S3 Tendik PNS Kemdiktisaintek

Studi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tahun 2025 menunjukkan adanya indikasi inclusion error, yakni kekeliruan data yang menyebabkan kelompok nonprioritas—seperti keluarga mampu yang tidak berasal dari wilayah 3T atau daerah dengan angka stunting tinggi—justru terdaftar sebagai penerima, sebesar 34,2% dalam program MBG.

Jika program ini benar-benar menargetkan kelompok rentan seperti keluarga miskin, balita, ibu hamil dan menyusui, wilayah terpencil maupun tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, kebutuhan anggarannya akan jauh lebih rendah dan lebih efisien.

Prioritas Pendidikan yang Harus Diperbaiki

Perlu dipertanyakan juga apakah penggunaan anggaran MBG sudah tepat sasaran. Menurut Badan Gizi Nasional (2026), sebagian pendanaan program tersebut berasal dari realokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Per 15 Juni 2026, realisasi anggaran MBG sudah mencapai 44%.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja negara, terutama ketika kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Pendidikan Harus Jadi Prioritas Utama

Sulit menjelaskan kepada publik mengapa negara bersedia mengalokasikan hingga Rp270 triliun untuk memperluas MBG, tetapi belum mampu memastikan seluruh anak Indonesia belajar di ruang kelas yang layak. Lebih sulit lagi ketika sebagian anggaran tersebut berpotensi berasal dari pos pendidikan dan kesehatan yang justru menjadi fondasi utama pembangunan manusia.

Karena itu, pemerintah perlu meredam ekspansi MBG sebelum dilakukan audit dan evaluasi independen yang komprehensif. Program ini harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

Selain itu, pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa terus ditunda. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak kita hari ini, tetapi juga oleh tempat mereka belajar dan tumbuh setiap hari. (***)

Baca Juga :  Capai Kualitas Kampus, Biro AUPK UIN Saizu Bahas Perkin 2026