Disdikbud Kaltim Larang Sekolah Jual Seragam Dan Siapkan 65 Ribu Paket Gratis

Keterangan : Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin. (Foto : Istimewah)

SAMARINDA, [KUPAS7.ID.] – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar yang berkedok penjualan seragam sekolah. Langkah ini dilakukan karena keluhan masyarakat terkait biaya seragam yang terus meningkat setiap tahun ajaran baru. Disdikbud Kaltim melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4/17701/Disdikbud.III mulai diberlakukan pada awal Juli 2026, yang melarang seluruh satuan pendidikan negeri, termasuk SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk terlibat dalam bisnis pengadaan atau penjualan seragam.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan bahwa sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan tidak memiliki wewenang lagi untuk mengoordinir pengadaan atau penjualan seragam kepada peserta didik. Aturan ini juga melarang keras sekolah untuk merekomendasikan atau mengarahkan orang tua murid membeli seragam di toko tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya praktik “main mata” antara pihak sekolah dengan pihak ketiga.

Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para orang tua murid yang merasa terbebani oleh kenaikan biaya seragam. Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Kaltim menyediakan 65 ribu paket seragam nasional secara gratis melalui program Gratispol. Pemberian seragam ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memangkas ketimpangan akses pendidikan di Bumi Etam.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pemprov hanya menanggung biaya seragam nasional. Untuk jenis seragam pelengkap seperti seragam khas sekolah, batik, pramuka, atau baju olahraga, penyediaannya tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Tidak ada intervensi dari pihak sekolah dalam hal ini.

Armin memperingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi kepala sekolah atau oknum guru yang nekat melanggar aturan ini. Disdikbud Kaltim akan melakukan pengawasan ketat selama masa penerimaan siswa baru. Jika ditemukan sekolah yang melanggar, sanksi administratif dan disiplin yang tegas akan segera diberlakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga :  Sanksi Lewat Batas, Guru Rosmayulita Tak Kunjung Boleh Mengajar di SMAN 24 Batam

Langkah-Langkah yang Diambil oleh Disdikbud Kaltim

  • Penerbitan Surat Edaran: Disdikbud Kaltim menerbitkan surat edaran yang jelas dan tegas, sehingga semua satuan pendidikan bisa memahami aturan yang diberlakukan.
  • Larangan Terhadap Penjualan Seragam: Seluruh satuan pendidikan dilarang untuk terlibat dalam bisnis seragam, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Program Gratispol: Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan 65 ribu paket seragam nasional secara gratis, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat.
  • Pengawasan Ketat: Disdikbud akan melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan aturan ditaati secara penuh.
  • Sanksi Tegas: Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif dan disiplin akan diberlakukan tanpa penundaan.

Meskipun pemerintah telah memberikan seragam nasional secara gratis, orang tua dan wali murid tetap bertanggung jawab atas seragam tambahan. Hal ini mencakup seragam khas sekolah, batik, pramuka, dan baju olahraga. Tidak ada intervensi dari pihak sekolah dalam hal ini, sehingga orang tua dapat memilih toko atau supplier yang mereka anggap layak.

Masyarakat diharapkan untuk memahami aturan ini dan tidak terjebak dalam praktik pungutan liar. Jika menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan ke pihak berwajib agar segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, sistem pendidikan yang lebih transparan dan adil dapat tercapai. (***)