BATAM, [KUPAS7.ID] — Aroma tak sedap dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Batam kian menyengat. Inspektorat Daerah Kota Batam akhirnya turun tangan dan memanggil Tim Gabungan LSM serta Media Pemantau pada Rabu (8/7/2026) untuk membedah berkas laporan dugaan korupsi anggaran pendidikan tersebut.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini membidik indikasi “main mata” pengondisian proyek pengadaan barang dengan vendor tertentu.
Isu ini kian memanas setelah Sekjen LSM ALARM Indonesia, Arifin E.P, membeberkan adanya dugaan keterlibatan oknum dinas yang nekat mendirikan perusahaan “boneka” demi menguras Dana BOS.
”Kami menyoroti tajam indikasi adanya oknum yang sengaja membuat perusahaan sendiri atau menggunakan perusahaan bentukan yang tujuannya tidak lain hanya untuk menguras anggaran Dana BOS,” cetus Arifin usai menemui pihak Inspektorat.
Tak berhenti di sekolah negeri, kebobrokan juga disinyalir terjadi di sektor swasta. Tim Gabungan mengantongi data adanya yayasan yang mendominasi penuh penggunaan Dana BOS, merampas wewenang Kepala Sekolah yang secara regulasi merupakan kuasa pengguna anggaran.
”Anggaran pendidikan ini hak anak-anak Batam, tidak boleh ditekuk-tekuk demi kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Arifin.
Inspektorat Batam kini dikabarkan sedang menyusun daftar pemicu untuk memanggil paksa para vendor dan pengelola sekolah yang terlibat. (Red)


