Nasib Lahan Warga KASIBA Mangsang Menggantung, DPRD Batam Desak BP Batam Transparankan Koordinat PL Perusahaan

Keterangan : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas instansi Komisi I DPRD Kota Batam yang dipimpin Dr. Muhammad Mustofa didampingi Sekretaris Komisi I Anwar Anas, serta anggota komisi Muhammad Fadhli dan Jimy Siburian. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Ratusan kepala keluarga di kawasan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, kini dilingkupi kecemasan terkait status tempat tinggal mereka. Sebagian lahan pemukiman yang telah mereka tempati ditengarai masuk dalam plot Penetapan Lokasi (PL) milik perusahaan swasta. Menanggapi jeritan warga, Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas instansi, Jumat (10/7/2026).

Rapat mediasi darurat ini dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRD Batam, Dr. Muhammad Mustofa didampingi Sekretaris Komisi I Anwar Anas, serta anggota komisi Muhammad Fadhli dan Jimy Siburian.

Persoalan ini mencuat ke permukaan setelah perwakilan warga yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Demak (PERWADEM) bersama Ketua RT, RW, dan PAC Ansor Sungai Beduk melayangkan aduan resmi ke DPRD Batam. Warga mendapati bahwa ruang hidup mereka beririsan langsung dengan klaim alokasi lahan milik PT Jeny Prima Putra dan PT Gulber Batam.

“Kami ke sini mencari kepastian dan perlindungan. Warga sudah tinggal dan membangun kehidupan di KASIBA Mangsang, namun tiba-tiba dihadapkan pada masalah tumpang tindih PL,” ungkap perwakilan warga.

Merespons aduan tersebut, Dr. Muhammad Mustofa langsung meminta Direktorat Lahan BP Batam untuk tidak menutup-nutupi data pemetaan. Menurutnya, satu-satunya cara menyelesaikan sengketa ini secara damai adalah dengan melakukan sinkronisasi data koordinat secara transparan.

“Kita harus melihat gambaran utuhnya secara objektif. Untuk itulah kita hadirkan pihak dari Direktorat Lahan BP Batam agar diketahui dengan pasti titik-titik penguasaan lahannya. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan karena masalah administrasi masa lalu,” tegas Mustofa.

DPRD Batam menyadari betul bahwa konflik agraria di Batam sangat rentan memicu gesekan sosial jika dibiarkan berlarut-larut. Oleh sebab itu, dalam RDPU ini Komisi I juga sengaja melibatkan Ditpam BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, hingga jajaran penegak hukum dari Polresta Barelang.

Kehadiran aparat keamanan dan hukum ini dimaksudkan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses pembuktian legalitas berjalan.

Komisi I DPRD Batam berkomitmen kuat untuk mengawal sengketa ini demi melahirkan keputusan yang berkeadilan, di mana hukum ditegakkan namun hak dasar masyarakat KASIBA Mangsang atas tempat tinggal mereka tetap terlindungi.

Baca Juga :  Pelajar Batam Belajar Langsung di DPRD, Tonton Sidang Paripurna