BATAM, [KUPAS7.ID]— Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Baja menegaskan komitmennya dalam menegakkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional. Seluruh rangkaian penanganan perkara terkait sengketa anak dengan nomor laporan LP/B/65/V/2026/SPKT/Polsek Lubuk Baja dipastikan telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) institusi Polri.
Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, melalui Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ipda Gihon Sahatma Togu Lumban Raja, menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan oleh Putri Iryani pada 6 Mei 2026 lalu telah resmi dihentikan penyelidikannya (SP2LID) melalui mekanisme gelar perkara yang objektif.
”Berdasarkan hasil penyelidikan maksimal dan merujuk pada pandangan Ahli Pidana, disimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa pidana, melainkan perkara keperdataan terkait sengketa hak asuh anak,” jelas Ipda Gihon.
Ipda Gihon menambahkan, tim penyelidik dari Subnit III Reskrim Polsek Lubuk Baja juga menemukan minimnya alat bukti untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan berdasarkan regulasi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Sebagai bentuk keterbukaan, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebanyak 5 kali secara berkala kepada pelapor sebelum akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan resmi.
Dalam mencari titik terang perkara ini, tim penyelidik di bawah pimpinan Bripka Arief Gunawan Satari telah memeriksa secara intensif 8 pihak terkait, pelapor, Putri Iryani; Tetangga Pelapor, Olyanti; Penolong Kelahiran, Bidan Kristin Ritalina, S.Keb; Terlapor, Ebby Pratama Hermawan; Istri Sah Terlapor, Dina Augusni; Pegawai Dinas Dukcapil, Nur Amri Arif, S.Sos; Tetangga Terlapor, Yunita Anggraeni Kuswanto dan Ahli Pidana.


