Ombudsman Kepri Ingatkan Pemko Batam: Libatkan RT/RW untuk Pajak Harus Terukur, Jangan Represif

Keterangan : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Dr. Lagat Siadari. (Foto : Istimewah)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang akan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapatkan sorotan dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Dr. Lagat Siadari, memberikan catatan strategis agar kebijakan yang bertujuan mengejar target penerimaan PKB sebesar Rp180 miliar ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Lagat mengakui bahwa secara normatif, pelibatan perangkat lingkungan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Perwako Batam Nomor 22 Tahun 2020. Namun, ia menekankan perlunya Petunjuk Teknis (Juknis) yang rigid.

“Juknis ini penting agar ada penyeragaman di seluruh 64 kelurahan se-Kota Batam, sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan antar-wilayah. Jangan sampai RT/RW bertindak represif layaknya debt collector. Jika itu terjadi, akan muncul resistensi yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” tegas Lagat, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).

Menurut Ombudsman, Juknis tersebut mutlak diperlukan untuk menetapkan batasan tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengurus lingkungan. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat persuasif dan edukatif, bukan penagihan paksa.

Selain menyoroti peran RT/RW, Ombudsman Kepri juga menyoroti hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama wajib pajak, yakni persyaratan KTP asli pemilik pertama pada kendaraan bekas.

Lagat memahami bahwa aturan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor. Meski demikian, ia meminta agar ego sektoral tidak mengorbankan niat baik warga yang ingin taat pajak. Ia menyarankan Wali Kota Batam segera membawa isu ini ke forum Forkopimda bersama Polresta Barelang dan Polda Kepri untuk mencari solusi diskresi yang aman.

“Kami menyarankan agar syarat tersebut dipermudah tanpa melanggar ketentuan hukum. Sepanjang wajib pajak membawa bukti kuitansi jual-beli kendaraan yang sah, atau jika petugas dapat diyakinkan bahwa kepemilikan kendaraan memang telah beralih, maka seharusnya pembayaran pajak tersebut dapat diterima,” imbuh Lagat.

Ombudsman Kepri menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PKB harus bermuara pada kesejahteraan warga. Dana yang terkumpul diharapkan dikembalikan secara nyata dalam bentuk perbaikan infrastruktur, seperti:

  • Peningkatan dan perbaikan kualitas jalan.

  • Pengadaan dan perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

  • Pembenahan akses jalan ke perumahan warga.

Dengan mengombinasikan pendekatan komunitas yang terukur serta penyederhanaan birokrasi di tingkat SAMSAT, diharapkan target pendapatan Pemko Batam dapat tercapai tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat sebagai wajib pajak.

Baca Juga :  Waspada Modus "Pura-Pura Kenal", Satreskrim Polresta Barelang Ringkus Pencuri Motor di Sei Beduk