BATAM, [KUPAS7.ID] – Gedung DPRD Kota Batam menjadi saksi pertemuan penting antara legislatif dan kaum intelektual muda, Kamis (16/7/2026). Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima langsung aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Batam.
Aksi yang berlangsung tertib ini merupakan bentuk desakan mahasiswa atas sejumlah isu krusial, mulai dari krisis air bersih, persoalan sampah, pelayanan KTP yang masih dinilai rumit, hingga konflik tata kelola lahan.
Sebelum diterima di gedung legislatif, massa aksi sempat menggelar orasi di depan Kantor Wali Kota Batam. Dengan kawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP, mahasiswa kemudian bergerak menuju pintu utama DPRD Kota Batam, membawa spanduk bertajuk “Selamatkan Batam, Selamatkan Masa Depan Rakyat.”
Salah satu orator mahasiswa menyoroti ketimpangan antara laporan di media sosial dengan realita di lapangan, khususnya terkait penanganan sampah yang masih menyisakan masalah. Selain itu, persoalan dokumen kependudukan (KTP) bagi warga lokal juga menjadi sorotan tajam karena masih dianggap berbelit-belit.
Merespons situasi, H. Muhammad Kamaluddin mengajak perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNRIKA untuk berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam. Dalam suasana yang terbuka, perwakilan mahasiswa, Anwar Gultom, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
-
Segera mengatasi krisis air bersih di Kota Batam.
-
Menghentikan perusakan hutan dan kawasan resapan air.
-
Menghentikan aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air.
-
Melakukan audit menyeluruh terhadap izin alokasi lahan yang merugikan masyarakat.
-
Menegakkan hukum serta menghadirkan kebijakan yang transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Anwar Gultom juga secara khusus menantang pemerintah untuk transparan mengenai penyebab penurunan debit air di Waduk Duriangkang, apakah murni faktor iklim atau akibat kerusakan ekologis di kawasan resapan.
Mendengar paparan tersebut,Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas cara mahasiswa dalam menyampaikan kritik yang santun dan konstruktif. Baginya, aspirasi ini adalah energi bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih tajam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan kritikan, aspirasi, dan masukan sehingga menjadi pengingat bagi kami dalam menjalankan tugas. Tentu ini akan kami tindak lanjuti dan akan menjadi pembahasan utama kami bersama seluruh anggota DPRD,” tegas Kamaluddin.
Kamaluddin memastikan bahwa DPRD akan segera mengambil langkah konkret dengan mengagendakan pemanggilan pihak-pihak terkait, baik dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Hal ini dilakukan untuk mendudukkan persoalan air bersih, sampah, dan lahan agar solusi yang diambil tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan warga Batam.
Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan secara tertulis dari mahasiswa kepada Ketua DPRD Kota Batam sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal kebijakan publik di Kota Batam.


