Kasus PETI Kotanopan Masuki Babak Baru, Polres Madina Resmi Selidiki Oknum Kades GD dan PW

Keterangan : Laporan setebal 19 halaman yang dilayangkan oleh jurnalis Magrifatullah Lubis dan Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution. (Foto : Jupriadi/kupas7)

MANDAILING NATAL, [KUPAS7.ID] – Penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini memasuki fase krusial. Polres Madina secara resmi telah mengambil langkah hukum tegas setelah Kapolres AKBP Bagus Priandy mendisposisikan laporan pengaduan masyarakat terkait kejahatan lingkungan tersebut ke Satuan Reserse Kriminal.

Penyelidikan intensif kini dipimpin oleh Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Madina. Langkah ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan tambang ilegal yang menggunakan alat berat di aliran Sungai Batang Gadis, yang selama ini dinilai telah merusak ekosistem secara masif.

Laporan setebal 19 halaman yang dilayangkan oleh jurnalis Magrifatullah Lubis dan Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution, tertuju langsung pada dua nama yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik aktivitas ilegal tersebut. Keduanya adalah oknum Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD dan seorang rekannya berinisial PW.

Laporan ini bukan tanpa dasar. Pengaduan tersebut dipicu oleh operasi penertiban skala besar yang dilakukan Tim Terpadu Pemprov Sumut pada Kamis (2/7/2026) lalu.

“Bukti di lapangan dan rilis resmi Pemprov Sumut sudah sangat benderang. Aktivitas PETI ini diduga kuat dikoordinasikan oleh oknum kades aktif berinisial GD dan PW,” ujar Magrifatullah dan Ridwandi di pelataran Mapolres Madina, Jumat (17/7/2026), seusai mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Para pelapor telah menyerahkan serangkaian bukti otentik yang memperkuat tuduhan mereka, mulai dari dokumen rilis resmi Pemprov Sumut, kliping berita, rekaman video saat penggerebekan, hingga foto oknum Kades GD yang tampak menerima teguran keras langsung di lokasi tambang.

Ridwandi Nasution menegaskan bahwa tindakan para pelaku kejahatan lingkungan ini tidak bisa lagi ditoleransi.

Baca Juga :  Dugaan 844 Kontrainer Limbah Elektronik Ilegal di Alihkan ke Desa Air Kargo

“Kami meminta Kapolres Madina untuk bekerja secara profesional, responsif, dan tidak tebang pilih. Segera tetapkan GD dan PW sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam laporannya, pelapor mendesak agar para terduga pelaku dijerat dengan pasal berlapis untuk memastikan efek jera. Cakupan hukum yang diusulkan meliputi:

  • Undang-Undang Minerba (Pasal 158 UU No. 3/2020)

  • Undang-Undang Nomor  32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Karya

  • Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

  • Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika

  • Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan

Menyadari pentingnya kasus ini bagi kelestarian lingkungan dan integritas penegakan hukum, laporan tersebut tidak hanya berhenti di Polres Madina. Tembusan surat telah dikirimkan ke level tertinggi di tingkat nasional, termasuk Menteri Pertahanan RI (selaku Koordinator Nasional Satgas Penertiban Kawasan Hutan), Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Kapolri, hingga Kapolda Sumut.

Langkah ini diambil guna memastikan atensi publik terjaga dan memutus mata rantai sindikat yang selama ini dianggap “kebal hukum”. Kini, mata publik tertuju pada langkah konkret kepolisian dalam meringkus dalang utama di balik kerusakan ekosistem di Kotanopan tersebut.