News  

Tekan Biaya Operasional, Menteri Trenggono Pastikan Subsidi Solar Nelayan Tepat Sasaran

Keterangan : Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. (Foto : Kompas.com)

JAKARTA, [KUPAS7.ID] — Pemerintah Indonesia telah menetapkan harga solar khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha perikanan mulai Juli 2026. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasional para nelayan saat melaut serta menjaga keberlanjutan usaha perikanan di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.

Harga solar khusus ini diberikan sebagai bentuk subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga selisih antara harga nonsubsidi dan harga khusus dapat ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, harga rata-rata solar nonsubsidi mencapai Rp18.600 per liter. Dengan demikian, setiap liter solar yang dibeli oleh nelayan akan mendapat subsidi sebesar Rp3.600.

Kuota solar khusus yang disediakan pemerintah adalah sebanyak 400.000 ton hingga 31 Desember 2026. Kuota ini ditujukan khusus untuk kapal perikanan berukuran menengah hingga besar, yaitu antara 30 hingga 200 gross ton (GT). Pembelian hanya bisa dilakukan di titik-titik yang ditetapkan oleh pemerintah agar penggunaannya tetap terkontrol dan tepat sasaran.

Penerapan harga solar khusus ini memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

  • Menekan biaya operasional penangkapan ikan
    Biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional nelayan. Dengan adanya harga solar khusus, para nelayan tidak lagi terbebani oleh kenaikan harga BBM yang tinggi, sehingga biaya produksi bisa lebih terkendali.

  • Meningkatkan produktivitas ikan tangkap
    Saat ini, rata-rata produksi ikan tangkap di Indonesia mencapai 7,46 juta ton per tahun. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, nelayan diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan mereka, baik secara kuantitas maupun kualitas.

  • Menjaga keberlanjutan usaha perikanan tanpa membebani APBN
    Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada sektor perikanan tanpa harus mengganggu anggaran negara. Subsidi yang diberikan dikelola dengan mekanisme ketat agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan.

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan bahwa pemberian BBM harga khusus dilakukan dengan mekanisme yang sangat ketat. Tujuannya adalah memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan, serta mencegah adanya kebocoran atau penyalahgunaan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor perikanan dapat terus berkembang, bahkan dalam situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga kesejahteraan nelayan. (***)

Baca Juga :  Harga saham BBCA melonjak 19% dalam tiga hari, diincar investor asing?