Kena Ultimatum 7×24 Jam, Bupati Madina Resmi Terbitkan Perintah Penghentian Total Tambang Ilegal (PETI)

Keterangan : surat perintah penghentian total aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah Madina. (Foto : Jupriadi/kupas7)

MADAILING NATAL, [KUPAS7.ID] — Hanya berselang sepekan pasca menerima ultimatum keras dari koalisi organisasi lingkungan dan mahasiswa, Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, akhirnya mengambil langkah tegas. Secara resmi, ia menerbitkan surat perintah penghentian total seluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Madina.

Kebijakan strategis ini tertuang dalam Surat Bupati Nomor: 680/2133/DLH/2026 tertanggal 28 Juli 2026. Instruksi tersebut mewajibkan seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa di 16 kecamatan zona merah—termasuk Panyabungan, Hutabargot, Kotanopan, hingga Muara Batang Gadis—untuk segera menyetop, membersihkan alat berat, serta menindak tegas operasi tambang liar di wilayah masing-masing.

Dalam instruksi resminya, Saipullah tidak hanya sekadar melarang di atas kertas. Pemerintah daerah mewajibkan jajaran pemerintah terbawah untuk:

  • Melakukan pendataan berkala terhadap potensi dan lokasi bekas tambang ilegal.

  • Berkoordinasi langsung secara sinergis dengan aparat penegak hukum, yakni Kapolsek dan Koramil, guna melakukan operasi penindakan di lapangan.

Langkah ini dinilai sebagai titik balik setelah Pemkab Madina sebelumnya kerap mendapat sorotan tajam dan kritik publik akibat dinilai pasif serta “tutup mata” terhadap kerusakan lingkungan yang kian brutal selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, gelombang tekanan datang dari aliansi gabungan yang terdiri atas TMGI (The Madina Green Institute), SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan), serta KBM (Keluarga Besar Mahasiswa) Madina.

Pada 21 Juli 2026 lalu, koalisi ini melayangkan ultimatum keras dengan tenggat waktu 7×24 jam. Mereka mengancam akan menyeret kepala daerah ke tingkat nasional—mulai dari pelaporan ke Presiden RI, Kapolri, hingga Mendagri—atas dugaan pembiaran kejahatan lingkungan (ecocide) yang melanggar sederet undang-undang, mulai dari UU Lingkungan Hidup, UU Minerba, UU Pemda, hingga Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Menanggapi terbitnya surat instruksi penghentian PETI pada Selasa (28/7/2026), Direktur Eksekutif TMGI, Ridwandi, bersama Ketua SIPLAH, Ahmad Rifai, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Bupati Saipullah Nasution.

“Kita sampaikan apresiasi kepada Bupati Saifullah. Ini merupakan kemenangan awal bagi masyarakat Madina dan kelestarian lingkungan. Namun, kami tegaskan, ini bukan akhir. Surat di atas kertas tidak ada gunanya tanpa eksekusi lapangan yang taktis, tegas, dan tanpa kompromi,” tegas Ridwandi di Panyabungan, Selasa (28/7/2026).

Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal ketat implementasi di lapangan. Kebijakan penghentian PETI ini diharapkan tidak hanya mampu memulihkan ekosistem alam Madina yang rusak, tetapi juga membuka jalan bagi solusi jangka panjang yang berkeadilan, seperti akselerasi legalisasi tambang rakyat yang ramah lingkungan demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Baca Juga :  Dua Desa di Madina Sabet Juara Harapan Dua Lomba Desa Binaan Tingkat Provinsi