Polemik Deliniasi Kampung Tua Batu Merah, PT Sosor Tala Jaya Melalui Kuasa Hukum Tolak Keras Upaya Overlay Lahan

Keterangan : Kampung Tua Batu Merah. (Foto : Istimewah)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Dinamika penataan ruang di Kota Batam kembali memanas menyusul pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam yang menyinggung deliniasi Kampung Tua Batu Merah pada Selasa (28/7/2026). Kebijakan tersebut menuai protes keras dari pihak swasta.

Firma Hukum J. Fernandez & Co. secara resmi melayangkan keberatan tegas dan menolak skema penyelesaian sepihak yang dinilai merugikan hak keperdataan klien mereka, PT Sosor Tala Jaya.

Dalam keterangan resminya, pihak kuasa hukum Jerry Fernandez, S.H., C.L.A., C.M.L.C, membeberkan bahwa PT Sosor Tala Jaya merupakan pemegang sah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sejak tahun 2014. Saat diterbitkan oleh instansi berwenang, kawasan tersebut berada di luar wilayah deliniasi Kampung Tua serta telah memenuhi seluruh prosedur perizinan dan tata ruang yang berlaku.

Namun, upaya penambahan luas Kampung Tua hingga mencapai 32,97 hektare yang berujung pada overlay (penutupan) lahan milik perusahaan dinilai mengabaikan legalitas hukum yang telah berjalan bertahun-tahun.

“Akar dari persoalan ini adalah tidak adanya kepastian hukum serta urgensi yang vital dari kebijakan tersebut, ditambah lagi dengan ketidakjelasan penetapan Kampung Tua itu sendiri. Jangankan bicara soal perluasan kawasan, Kampung Tua yang lama saja pengukurannya di lapangan masih banyak yang belum valid, kok malah harus ada perluasan yang menabrak hak-hak keperdataan yang sah milik pihak lain? Pertanyaan besarnya: Untuk siapa sebenarnya Kampung Tua ini,” ungkap Jerry.

Penerapan regulasi baru, termasuk merujuk pada Perka BP Batam Nomor 2/2026, yang digunakan untuk mendesak perusahaan melepaskan lahan atau mengembalikan Wajib Tahunan Otorita (WTO), dinilai melanggar prinsip hukum positif.

Kebijakan tersebut dinilai mencederai:

  • Asas Non-Retroaktif (Lex prospicit, non respicit): Hukum tidak boleh berlaku surut untuk menganulir produk hukum yang sah di masa lalu.

  • Asas Kepastian Hukum: Jaminan perlindungan hak atas properti yang diatur dalam konstitusi.

Jika persoalan ini tidak disikapi dengan bijak oleh otoritas berwenang, pihak hukum menilai hal ini akan menjadi preseden buruk yang mengancam iklim investasi di Kota Batam.

Jerry menegaskan bahwa PT Sosor Tala Jaya mendesak BP Batam dan instansi pertanahan untuk menghormati hak keperdataan yang telah ada lebih dulu, serta menyatakan siap menempuh seluruh langkah hukum demi membela hak-hak kliennya. (Red)

Baca Juga :  Respons DPR RI, BP Batam Tinjau 11 Titik Rawan Banjir Bersama Pemko