Paripurna DPRD Kota Batam: Bahas Perubahan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Diproyeksi Naik Jadi Rp4,25 Triliun

Keterangan : Rapat Paripurna penting dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna penting dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang sidang utama, Senin (3/8/2026).

Rapat paripurna yang sarat substansi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi oleh Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus.

Jalannya sidang turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Usai membuka sidang secara resmi, Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk menyampaikan penjelasan resmi dari pihak eksekutif. A

msakar menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 didasari oleh adanya perkembangan asumsi makro yang memerlukan penyesuaian. Langkah ini berpedoman langsung pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mempedomani Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026,” tegas Amsakar.

Berikut adalah poin-poin krusial dari struktur keuangan daerah dalam Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026:

1. Pendapatan Daerah Naik Rp71,1 Miliar

Target pendapatan daerah diusulkan naik dari semula Rp4,184 triliun menjadi Rp4,255 triliun (meningkat sekitar Rp71,1 miliar atau 1,7%).

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Melonjak dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,706 triliun (naik 4,82%), ditopang oleh optimalisasi pajak daerah, penambahan titik reklame videotron baru, potensi pencairan piutang BPHTB, objek pajak baru, serta penyelarasan target Opsen PKB dan BBNKB.

  • Komponen Penyesuaian: Sejumlah pos mengalami penyesuaian turun, seperti retribusi daerah serta pendapatan transfer yang turun 3,4 persen dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,548 triliun akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sementara pos lain-lain pendapatan yang sah tercatat sekitar Rp1,002 miliar dari hibah pusat dan pengembalian hibah KONI serta parpol.

2. Belanja Daerah Diusulkan Rp4,508 Triliun

Sisi belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,508 triliun (naik sekitar Rp208,08 miliar atau 4,84%). Amsakar menjelaskan bahwa alokasi ini diarahkan untuk mendukung tema pembangunan 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”

  • Belanja Operasi: Naik 4,45 persen dari Rp3,438 triliun menjadi Rp3,591 triliun untuk kebutuhan operasional perangkat daerah dan jaminan kesehatan PBPU Kelas 3.

  • Belanja Modal: Naik signifikan sebesar 7,48 persen dari Rp842,53 miliar menjadi Rp905,55 miliar, difokuskan untuk sarana pendidikan, bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas perumahan, dan marka jalan.

  • Belanja Tidak Terduga (BTT): Turun 41,13 persen dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,33 miliar karena dialihkan ke program prioritas.

3. Penerimaan Pembiayaan Melonjak

Penerimaan pembiayaan mengalami lonjakan sebesar 135,91 persen, dari rencana awal Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar. Lonjakan ini bersumber dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, SiLPA BLUD, serta Sisa Dana BOS.

Di hadapan peserta paripurna, Amsakar turut memaparkan asumsi makroekonomi yang menjadi fondasi penyusunan anggaran. Perekonomian Kota Batam diproyeksikan tumbuh kuat pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, melampaui proyeksi nasional yang berada di angka 5,4 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh gelombang investasi, percepatan infrastruktur, industri pengolahan, sektor konstruksi, perdagangan, dan pariwisata. Peran kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), KEK Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic kian memperkokoh posisi Batam. Sementara itu, tingkat inflasi diproyeksikan tetap aman pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, dengan konsumsi riil per kapita meningkat di kisaran Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta.

Sementara itu, Ketua DPRD Batam H. Muhammad Kamaluddin menyatakan bahwa dokumen tersebut akan segera dibahas secara maraton oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menariknya, jelang penutupan rapat, suasana sidang diwarnai kehangatan tatkala Kamaluddin—atas nama lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD—secara khusus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-58 kepada Wali Kota Amsakar Achmad, yang disambut dengan doa dan pantun bernuansa kekeluargaan.

Baca Juga :  Waka I dan II DPRD Kota Batam Hadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih