Stop Penyelidikan, Polsek Lubuk Baja Tegaskan Kasus Anak Murni Masalah Hak Asuh

Keterangan : Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie. (Foto : Istimewah)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Polemik dugaan pengawasan anak tanpa izin yang dilaporkan oleh Putri Iryani akhirnya menemui titik terang. Polsek Lubuk Baja memastikan bahwa penghentian penyelidikan atas laporan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, murni sebagai sengketa keperdataan mengenai hak asuh anak.

Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara transparan setelah penyidik merampungkan seluruh rangkaian proses penyelidikan secara maksimal.

“Seluruh proses sudah dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan. Penyidik bekerja berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama penyelidikan dan keputusan penghentian tidak dilakukan secara sepihak,” ujar Kompol Deni Langie, Kamis (6/8/2026).

Lebih lanjut dijelaskan Kompol Deni, kasus ini bermula saat laporan polisi diterima pada 6 Mei 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ps Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja langsung menerjunkan tim Subnit III Unit Reskrim untuk melakukan pendalaman secara intensif.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi kunci secara marathon guna membuat terang perkara ini, yang meliputi:

  • Pelapor (Putri Iryani) dan Terlapor (Ebby Pratama Hermawan)

  • Saksi lingkungan (tetangga dari pihak pelapor dan terlapor)

  • Bidan yang menolong proses kelahiran

  • Istri sah terlapor serta pegawai Disdukcapil

  • Ahli Pidana

Sebagai wujud transparansi, pihak kepolisian telah melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebanyak lima kali kepada pihak pelapor.

Selain itu, mengindahkan pengaduan masyarakat (Dumas) melalui Ombudsman RI Perwakilan Kepri, anak yang menjadi objek perkara telah dikembalikan kepada pelapor pada 13 Mei 2026 lalu, menyusul pemeriksaan kesehatan menyeluruh di RS Santa Elisabeth.

Puncak dari proses panjang penyelidikan ini ditandai dengan digelarnya gelar perkara di Satreskrim Polresta Barelang pada 24 Juni 2026. Dipimpin oleh jajaran fungsi reserse mulai dari Wakasat Reskrim hingga para Kanit, forum gelar perkara sepakat untuk menghentikan penyelidikan.

  • Kajian Ahli Pidana: Berdasarkan kajian hukum pidana dan pengumpulan alat bukti, perkara ini dinilai tidak memenuhi unsur pidana serta alat bukti yang ada belum cukup.

  • Ranah Hukum: Permasalahan ini disimpulkan murni sebagai sengketa keperdataan terkait hak asuh anak.

Menindaklanjuti hasil tersebut, penyidik resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid). Kompol Deni menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk profesionalisme kepolisian yang senantiasa berpijak pada fakta-fakta hukum yang objektif di lapangan.

Baca Juga :  Mediasi di Mapolresta Barelang, Dodi dan Junico Sepakat Berdamai Terkait Insiden di Mall