News  

AAJI: POJK 36/2025 Perkuat Tata Kelola Asuransi Kesehatan

Keterangan : Ketua Dewan Pengurus AAJI, Albertus Wiroyo. (Foto : Istimewah)

JAKARTA, [KUPAS7.ID] — Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola industri asuransi kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), yang menilai regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang transparan dan berkelanjutan.

Menurut Ketua Dewan Pengurus AAJI, Albertus Wiroyo, implementasi aturan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan kesehatan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa regulasi ini diterbitkan sebagai respons terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi industri asuransi kesehatan, seperti meningkatnya overutilization layanan kesehatan, inflasi medis, kenaikan premi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Selain itu, tekanan biaya akibat kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar, juga menjadi faktor yang mendorong penerbitan POJK ini. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, asosiasi profesi kesehatan, serta penyelenggara jaminan lainnya.

Dalam POJK ini, terdapat sejumlah penyesuaian yang wajib diterapkan perusahaan asuransi, antara lain:

  • Penguatan kapabilitas medis dan Dewan Penasihat Medis (DPM)
  • Penguatan sistem informasi digital
  • Penyesuaian masa tunggu (waiting period) asuransi maksimal enam bulan
  • Peninjauan premi paling banyak satu kali dalam setahun

Selain itu, perusahaan asuransi juga diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko dalam pemasarannya serta memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya.

Regulasi ini juga mengatur mekanisme co-payment, yakni pembagian risiko antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Besaran risiko yang ditanggung pemegang polis ditetapkan sebesar 5% dari setiap pengajuan klaim, dengan batas maksimal Rp300.000 untuk layanan rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap.

Baca Juga :  Kalender 2026 Penuh Liburan, Cek Daftar Lengkapnya

Di samping itu, ketentuan deductible diubah menjadi annual deductible atau dihitung secara tahunan, bukan lagi berdasarkan setiap kejadian.

Menurut AAJI, perubahan ini bertujuan memberikan kepastian dan transparansi kepada pemegang polis mengenai besaran biaya yang menjadi tanggungannya.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan co-payment dan annual deductible juga untuk menjaga keterjangkauan premi serta keberlanjutan produk asuransi kesehatan di tengah meningkatnya biaya layanan kesehatan.

Selain itu, AAJI juga mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk memprioritaskan implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) untuk mengatur manfaat dan pembagian pembayaran klaim antara Perusahaan dengan BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lain.

Melalui KAPJ ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi, konsistensi, dan tata kelola pengelolaan produk kesehatan di industri asuransi kesehatan. (Red)