BATAM, (KUPAS7.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi para wakil ketua, Sabtu (15/8/2026).
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran pejabat eselon II, camat, lurah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta kalangan jurnalis.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh Muhammad Fadhli, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Postur anggaran mengalami penyesuaian setelah pembahasan marathon bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD):
-
Pendapatan Daerah: Disepakati sebesar Rp4,743 triliun, meningkat dari rancangan awal Rp4,548 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp3,021 triliun atau berkontribusi sebesar 63,69 persen, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang semakin kuat.
-
Belanja Daerah: Ditetapkan sebesar Rp4,859 triliun, dengan fokus anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
-
Mandatory Spending: Alokasi fungsi pendidikan mencapai Rp1,339 triliun (27,57 persen), belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1,872 triliun (38,53 persen), serta belanja pegawai sebesar Rp1,692 triliun (34,83 persen).
Sementara itu, laporan Perubahan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Mustofa mencatatkan penyesuaian postur anggaran:
-
Pendapatan Daerah: Naik menjadi Rp4,304 triliun dari rancangan sebelumnya Rp4,255 triliun, dengan PAD menyumbang Rp2,765 triliun.
-
Belanja Daerah: Ditetapkan sebesar Rp4,557 triliun, berimbang dengan struktur pembiayaan daerah.
-
Belanja Wajib: Alokasi fungsi pendidikan tercatat sebesar Rp1,330 triliun (29,20 persen) dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1,573 triliun (34,53 persen).
Setelah mendengarkan laporan dari Banggar, pimpinan rapat meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir. Seluruh anggota DPRD Kota Batam menyatakan setuju, yang kemudian disusul dengan pengetukan palu sidang oleh Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin.
Agenda paripurna diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama pimpinan DPRD Kota Batam. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemko Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD.
Muhammad Fadhli, DPRD Kota Batam, KUA PPAS APBD 2027 Batam, Perubahan APBD 2026 Batam, Wali Kota Batam Amsakar Achmad.


