JAKARTA, (KUPAS7.ID) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengungkapkan asumsi dasar makroekonomi dan sejumlah target pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. RAPBN ini dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Berikut adalah delapan program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah dalam tahun 2027:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
- Penurunan kemiskinan
Dalam rapat paripurna dengan DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8), Presiden menyampaikan bahwa belanja negara pada 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat dari Rp 3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Selain itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.426 triliun, naik dari Rp 3.153,6 triliun di APBN 2026. Adapun pembiayaan direncanakan sebesar Rp 671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita usahakan agar defisit bisa lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Presiden.
Postur APBN 2027
- Belanja negara: Rp 4.097,2 triliun
- Pendapatan negara: Rp 3.426 triliun
- Defisit APBN: Rp 617,1 triliun
Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027
Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2027 antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
- Nilai tukar: Rp 17.500/USD
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 75/barel
- Lifting minyak mentah (RBPH): 610
- Lifting gas bumi (RBSMPH): 954
Sasaran Pembangunan 2027
Pemerintah menetapkan beberapa target pembangunan untuk tahun 2027, antara lain:
- Kemiskinan turun ke 6–6,5 persen
- Pengangguran terbuka: 4,30–4,87 persen
- Rasio Gini: 0,362–0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
Target-target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan peningkatan anggaran dan penyesuaian asumsi makroekonomi, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor vital. (Red)


