JAKARTA, (KUPAS7.ID) – Pemerintah masih belum dapat merealisasikan rencana pemberian insentif pembelian motor listrik sebesar sekitar Rp 5 juta per unit. Pelaksanaan program tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum yang diperlukan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut dari sisi teknis.
“Jadi kita tunggu ininya ya, apa, PMK-nya ya. Tunggu PMK-nya,” ujarnya.
Agus memastikan bahwa program insentif motor listrik pada dasarnya sudah siap untuk dijalankan. Namun, implementasinya belum dapat dilakukan sebelum regulasi dari Kementerian Keuangan diterbitkan.
“Kita udah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis udah siap. Kita tunggu PMK-nya aja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan,” tegas Agus.
Terkait merek motor listrik yang akan menerima insentif, Agus menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak. Pembahasan ini juga melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Dengan demikian, daftar merek atau produk motor listrik yang memenuhi kriteria penerima insentif belum ditetapkan secara final. Proses evaluasi dan diskusi ini bertujuan agar insentif diberikan kepada produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi motor listrik dengan nilai sekitar Rp 5 juta per unit.
Ia menjelaskan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak akan dilakukan secara serentak kepada seluruh pembelian.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan subsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran negara.
“Tahun ini (ada subsidi motor listrik). Ya enggak semuanya, bertahaplah. Subsidi mungkin Rp 5 juta per motor atau lebih,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta.
Menurut Purbaya, rencana pemberian subsidi motor listrik tersebut telah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah juga telah meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan tersebut.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia dalam APBN.
“Saya sudah diskusi dengan Pak Airlangga juga. Dia setuju dengan jumlah yang nanti diatur-aturkan. Saya sudah minta tanggapan Pak Presiden juga, beliau sudah memberi petunjuk. Jalankan kalau anggarannya ada,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai regulasi pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program insentif motor listrik. Proses penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar semua aspek tercakup secara lengkap.
Adapun, pemerintah juga akan memastikan bahwa program insentif ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen.
Meskipun saat ini proses pelaksanaan insentif motor listrik masih menunggu regulasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk segera mewujudkannya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa motor listrik menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Strategi ini mencakup peningkatan infrastruktur, sosialisasi, dan dukungan kebijakan yang komprehensif.
Dengan begitu, pemerintah berharap insentif motor listrik dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong transformasi energi dan membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. (Red)


